jpnn.com, JAKARTA - Puluhan ribu honorer K2 (kategori 2) akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta, 30 Oktober 2018 mendatang. Mereka menuntut kejelasan nasib mereka, terutama supaya bisa diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nizar Zahro menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan honorer K2 tersebut.
BACA JUGA: Dana Rp 3 Triliun Bisa Menggaji 168 Ribu PNS Baru
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menilai solusi terbaik adalah pemerintah harus mengangkat honorer K2 menjadi CPNS dengan syarat yang tidak memberatkan mereka. Misalnya, soal syarat batasan usia untuk mengangkat honorer menjadi CPNS.
"Solusi terbaik adalah dengan mengangkat honorer K2 sebagai CPNS dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan, seperti batasan umur tidak boleh lebih 35 tahun agar mereka mendapatkan haknya untuk seperti yang telah di janjikan oleh Presiden Jokowi," kata Nizar menjawab JPNN, Selasa (23/10).
BACA JUGA: Lebih Baik untuk Angkat Honorer K2, Bukan Dana Kelurahan
Menurut Nizar, pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS itu merupakan salah satu janji Jokowi. Dia berharap Jokowi bisa mewujudkan janji tersebut di akhir-akhir masa jabatannya sebagai presiden.
"Ini darma bakti Jokowi yang telah berjanji untuk mengangkat honorer k2 di masa terakhir jabatannya," jelas ketua DPP Partai Gerindra itu.
BACA JUGA: Ketua Gerindra: Dana Kelurahan Tak Miliki Dasar Hukum
Dia tidak sepakat jika pemerintah selalu beralasan tidak memiliki anggaran untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.
Buktinya, kata dia, pemerintah saja bisa mengusulkan anggaran Rp 3 triliun untuk dana kelurahan, yang diambil dari dana desa yang berjumlah Rp 73 triliun.
"Masalah anggaran pemerintah bisa dengan seenaknya ambil uang dana desa dari Rp 73 triliun menjadi Rp 70 triliun untuk (dialokasikan) dana kelurahan Rp 3 trilun," ungkap Nizar.
Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu mengatakan, dibutuhkan niat dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan honorer K2 tersebut. "Intinya butuh niat baik pemerintah," kata mantan ketua DPD APDESI Jawa Timur, itu.
Sebelumnya diberitakan, para honorer K2 akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 30 Oktober mendatang. Rencananya, aksi melibatkan 50 ribu orang yang akan dipusatkan di Istana Negara.
Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengungkapkan, sesuai hasil keputusan rakornas di Subang, Jawa Barat (Jabar) pada 5 Oktober, akan ada aksi besar-besaran. Mestinya, massa yang akan turun sekitar 100 ribu orang. Namun, rencana ini terhambat masalah perizinan.
BACA JUGA: Lebih Baik untuk Angkat Honorer K2, Bukan Dana Kelurahan
Massa dalam jumlah besar memang dikonsentrasikan di Istana Negara. Namun, honorer K2 yang tidak bisa ke Jakarta, juga menggelar aksi di masing-masing daerah.
"Kami akan menurunkan 50 ribu massa untuk mengepung Istana Negara. Mudah-mudahan presiden mau bertemu honorer K2," kata Titi kepada JPNN, Selasa (9/10). (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Said Tuding Ketum PGRI Hambat Honorer K2 jadi PNS
Redaktur & Reporter : Boy