jpnn.com, PALEMBANG - Dunia pendidikan menyambut positif keluarnya Perpres No 87/2017 pengganti Permendikbud No 23/2017 tentang Full day School atau sekolah lima hari.
Intinya, Presiden RI Joko Widodo tak mewajibkan FDS. Sekolah boleh lima atau enam hari sepekan.
BACA JUGA: Jokowi Terbitkan Perpres PPK, Fatayat NU Puji Kiai Said
Tak hanya itu. Penerapannya juga mempertimbangkan ketersediaan pendidik, sarana prasarana, kearifikan lokal, pendapat tokoh agama, dan lainnya. “Kami tak akan pernah memaksakan setiap sekolah melaksanakan FDS. Silakan daftar jika siap dan mampu,” ungkap Kepala Disdik Sumsel, Drs Widodo MPd, kemarin.
Dikatakan, sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakan FDS di tahun ajaran baru 2017/2018. Itu silakan dilanjutkan. “FDS ini sebenarnya baik, tetapi penerapannya tak bisa menyeluruh. Karena butuh persiapan dan sarana prasarana,” tegas Widodo.
BACA JUGA: Perpres PPK Terbit, Apa Kabar Sekolah Lima Hari?
Lanjutnya, di Sumsel sudah ada 40 sekolah melaksanakan FDS. Masing-masing 10 SMA dan 30 SMK negeri/swasta dari 832 SMA/SMK.
Sementara itu, Kabid SMP Disdik Kota Palembang, Drs H Herman MSi, menegaskan sampai saat ini khusus Palembang (SD/SMP) tidak ada sekolah yang FDS.
BACA JUGA: Warga Mengamuk, Rumah Dukun Cabul Itu Diobrak-abrik Warga
Tapi dia tak memungkiri ada beberapa sekolah yang menerapkan pembelajaran di kelas 5 hari. “Satu harinya dikhususkan untuk pelajaran di luar kelas seperti ekstrakurikuler. Tapi itu kebanyakan sekolah swasta,” terangnya. Seperti Kusuma Bangsa (Kumbang), Palm Kids, Al-Furqon, Palembang Harapan, dan lainnya.
“Ini lebih mengacu pada penerapan K-13,” tandasnya.
Sebetulnya, FDS itu sulit diterapkan di pelosok ketimbang perkotaan. “Sampai sekarang belum ada sekolah negeri maupun swasta menerapkan FDS. Jadi kami sepakat, jangan diwajibkan. Seluruh sekolah di kabupaten kami akan tetap mengacu sistem yang lama,” ungkap Kadisdik OKU Selatan, Zulfakar Dhani.(nni/dwa/qda)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dewan Soroti Masalah Lahan Perkebunan di Sumsel
Redaktur & Reporter : Budi