“Dengan adanya komitmen dan tekad yang kuat, sebenarnya reformasi pemda sudah mencapai lebih dari lima puluh persen lebih,” ujar Azwar dalam keterangan persnya, Selasa (9/10).
Dia mencontohkan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Daerah ini merupakan salah satu binaan KemenPAN&RB dalam pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
"Sampai saat ini sudah terbentuk 444 lembaga PTSP, yang terdiri dari 18 PTSP provinsi, 330 PTSP kabupaten, dan 96 PTSP kota. Ini artinya sudah 84 persen dari total 530 PTSP provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu mengungkapkan, sejak beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat bimbingan dari KemenPAN&RB untuk menerapkan manajemen mutu ISO 9001 : 2008.
Menurut Remigo, penerapan standar mutu di seluruh SKPD itu dengan pertimbangan bahwa kabupaten yang dipimpinnya masih relatif muda, yakni lahir tahun 2003, sehingga relatif lebih mudah menerapkan mekanisme yang ketat.
“Sekarang atau nanti, toh harus dilakukan juga, sehingga kami tetapkan untuk menerapkan standar mutu ISO tahun ini,” ujarnya.
Ditambahkan, Pemkab juga telah membentuk Komisi Pengawas Pelayanan Publik, melaksanakan survei IKM, Hot Line Service & Kotak Pengaduan secara serentak pada semua Unit Kerja, monitoring dan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik pada seluruh SKPD dan UPT.
Untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, ada program kredit tanpa bunga. Saat ini juga dilaksanakan program pelatihan 3.000 petani petani, yang dilakukan bekerja sama dengan USAID AMARTA, program agribisnis yang dilaksanakan dengan Balitbang Kementerian Pertanian. Pemkab memberikan subsidi pengolahan lahan masyarakat menggunakan traktor. Dalam hal ini, Pemkab menyediakan traktor dan masyarakat yang menggunakan hanya membayar Rp100 ribu per hektare.
Di bidang pendidikan, dilaksanakan program sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK, serta pemberian beasiswa bagi seluruh siswa yang masuk PTN. “Saat ini sudah mencapai 636 orang, dengan beasiswa maksimal Rp 20 juta per tahun,” ucapnya.
Di bidang kepegawaian, Pakpak Bharat telah melaksanakan pembenahan sistem rekrutmen aparatur, pembenahan administrasi kepegawaian, analisa dan seleksi dalam rangka pengisian formasi jabatan serta peningkatan kompetensi aparatur. Sekarang ini telah tersusun informasi jabatan, informasi beban kerja, peta jabatan pada seluruh SKPD dan UPT.
"Saat ini jumlah pegawai Pakpak Bharat sebanyak 2.532 orang, terdiri dari 1.115 tenaga teknis, 1.058 tenaga pendidikan, dan 295 tenaga kesehatan," katanya.
Untuk tenaga teknis hingga 2016 mendatang, Pakpak Bharat masih kekurangan 429 orang, sedangkan tenaga pendidikan kurang 236 orang, dan tenaga kesehatan masih membutuhkan 101 orang.
"Sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM Aparatur, dilakukan melalui program tugas belajar PNS. Saat ini sebanyak 87 PNS mengikuti tugas belajar program S-1, 39 Orang program S-2, dan untuk S-3 ada 3 Orang. Untuk pembinaan character building bagi pimpinan dan seluruh pejabat struktural eselon II, III & IV. Pemkab juga memberikan tunjangan perbaikan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai," bebernya.
Dia menambahkan, tahun ini pihaknya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. “Kami mentargetkan, tahun depan kami bisa meraih WTP,” pungkas Remigo. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Buka Lahan Transmigrasi Baru di Toli-Toli
Redaktur : Tim Redaksi