JAKARTA - Pemerintah diminta menerapkan aturan investasi yang konsisten dan tidak tumpang tindih. Sebab, tumpang tundihnya aturan sering menjadi dijadikan celah oleh pejabat berwenang untuk memeras pengusaha.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, Jumat (1/2) menanggapi keresahan para pengusaha akhir-akhir ini seiring tak kunjung membaiknya aturan investasi terutama di daerah. Menurutnya, kesalahan kebijakan dan ketidakpastian hukum telah membuat investor tak berdaya.
“Pengusaha tidak bisa berbuat apa-apa selain memenuhi permintaan dana oleh pejabat, apalagi pengusaha yang telah lama menanamkan modalnya. Karena kalau sudah berinvestasi besar, tentu tidak ingin investasinya hilang," ucap Sofyan.
Lebih lanjut Bos Gemala Group itu mencontohkan kasus Hartati Murdaya yang memberi dana ke Bupati Buol, Amran Batalipu. Amran sebagai Bupati yang mencalonkan lagi di Pilkada, membutuhkan dana kampanye dengan cara meminta pengusaha. Sementara Hartati dengan perusahaannya yang sudah lama eksis di Buol, tentu tak kuasa menuruti permintaan Bupati yang memang punya kuasa atas perijinan di daerah.
Karenanya, pengusaha yang sudah eksis di suatu daerah cenderung menuruti kemauan pejabat daerah demi kelangsungan usaha. "Lain soal ketika seorang pengusaha itu baru mulai berinvestasi, tentu dia bisa dengan gampang menolak permintaan dana itu,” katanya.
Selain itu Sofyan juga menyoroti perbedaan perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan penggantinya. Sofyan mengaku mendapat banyak laporan adanya izin dari bupati sebelumnya yang dibatalkan oleh bupati pengganti
Bahkan ada pula konflik lahan antar pengusaha karena pejabat daerah sembarangan mengeluarkan izin usaha. Misalnya ada seorang pengusaha mengantongi izin perkebunan atas sebuah lahan, namun sang bupati juga mengeluarkan izin pertambangan di lokasi yang sama. "Apakah itu disengaja atau tidak ada koordinasi, tapi pengusaha yang datang dan merasakan investasinya berujung konflik," jelasnya.(jpnn)
Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, Jumat (1/2) menanggapi keresahan para pengusaha akhir-akhir ini seiring tak kunjung membaiknya aturan investasi terutama di daerah. Menurutnya, kesalahan kebijakan dan ketidakpastian hukum telah membuat investor tak berdaya.
“Pengusaha tidak bisa berbuat apa-apa selain memenuhi permintaan dana oleh pejabat, apalagi pengusaha yang telah lama menanamkan modalnya. Karena kalau sudah berinvestasi besar, tentu tidak ingin investasinya hilang," ucap Sofyan.
Lebih lanjut Bos Gemala Group itu mencontohkan kasus Hartati Murdaya yang memberi dana ke Bupati Buol, Amran Batalipu. Amran sebagai Bupati yang mencalonkan lagi di Pilkada, membutuhkan dana kampanye dengan cara meminta pengusaha. Sementara Hartati dengan perusahaannya yang sudah lama eksis di Buol, tentu tak kuasa menuruti permintaan Bupati yang memang punya kuasa atas perijinan di daerah.
Karenanya, pengusaha yang sudah eksis di suatu daerah cenderung menuruti kemauan pejabat daerah demi kelangsungan usaha. "Lain soal ketika seorang pengusaha itu baru mulai berinvestasi, tentu dia bisa dengan gampang menolak permintaan dana itu,” katanya.
Selain itu Sofyan juga menyoroti perbedaan perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan penggantinya. Sofyan mengaku mendapat banyak laporan adanya izin dari bupati sebelumnya yang dibatalkan oleh bupati pengganti
Bahkan ada pula konflik lahan antar pengusaha karena pejabat daerah sembarangan mengeluarkan izin usaha. Misalnya ada seorang pengusaha mengantongi izin perkebunan atas sebuah lahan, namun sang bupati juga mengeluarkan izin pertambangan di lokasi yang sama. "Apakah itu disengaja atau tidak ada koordinasi, tapi pengusaha yang datang dan merasakan investasinya berujung konflik," jelasnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Optimis Tembus 2 Juta Ton Gabah
Redaktur : Tim Redaksi