BANDA ACEH – Para Inong Balee di Langsa mengaku tidak ingin tertipu lagi oleh janji manis para calon Walikota Langsa dalam Pemilukada mendatang. Karena itu para Inong Balee ini menyatakan akan lebih hati-hati dalam memilih figur Walikota Langsa kedepan, sehingga tidak rugi selama lima tahun.
Hal ini terungkap dalam pertemuan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa H Jauhari Amin/H Razali Yusuf dengan ratusan Inong Balee di Gampong Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat, kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Inong Balee Tujuh Sagoe Gampong Sungai Pauh Tanjong Syarifah (40), mengatakan Pemilukada merupakan momen penting untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan mampu mengayomi serta membawa perubahan nasib rakyat kearah yang lebih baik.
“Kami sudah tertipu pada Pilkada tahun 2006 lalu, dengan memilih pemimpin yang salah. Awalnya sebelum terpilih, mereka berjanji ini itu. Tapi begitu sudah menjadi Walikota Langsa, jangankan untuk menyampaikan aspirasi, bertemu aja sulit. Jadi sekali lagi kami katakan, kami tidak mau tertipu lagi seperti pada Pilkada tahun 2006 lalu,” ujarnya.
Masih kaitannya dengan pemilukada, Acheh Future menurunkan 254 relawan tersebar di 13 Kabupaten/kota untuk melakukan Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).
“Sejak akhir tahun 2011 kemarin, kita sudah mulai melakukan pemantauan di sejumlah daerah, ”kata Ketua Tim Pemantau Acheh Future, Syukrillah MK, Selasa (11/1).
Selain Acheh Futere, ada tujuh lembaga lainnya yang sudah terdaftar di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai pemantau pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Aceh.
Lembaga - lembaga itu adalah, Forum LSM, Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh, Aceh Institue, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Institut Perdamaian Indonesia (IPI), Katahati Institute dan Asian Network for Free and Fair Election (ANFFREL). Lembaga disebut terakhir berbasis di Bangkok.
Syukrillah MK menyebutkan, hasil pantauan awal mereka di kawasan Pantai Barat Selatan (Zona satu) diketahui, masyarakat dan kontestan sebenarnya menginginkan Pemilukada tepat waktu dan pelaksanaannya tidak sampai mengganggu perdamaian Aceh.
Namun begitu, dampak dari bergesernya jadwal Pemilukada hingga tiga kali, membuat masyarakat di level bawah merasa bingung. ” Tidak adanya kepastian hukum membuat mereka menjadi ragu, apakah Pemilukada dapat dilanjutkan atau tidak”pungkas Syukrillah MK. (slm/ris/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Aceh Didesak Ditunda
Redaktur : Tim Redaksi