jpnn.com - JAKARTA - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri diklaim telah membuahkan hasil. Hal ini dilihat dari menurunnya jumlah konflik sosial pada tahun 2013.
Berdasarkan catatan Kemenkopolhukam, jumlah konflik sosial di seluruh Indonesia hingga akhir 2012 tercatat sebanyak 128 kasus. Sementara, pada tahun 2013 ini jumlahnya menjadi 83 kasus.
BACA JUGA: Kurir Ditangkap, Gembong Teroris Masih Buron
"Sebelum ada inpres, jumlah konflik 128. Setelah ada inpres jadi 83," kata Sesmenko Polhukam Letjen TNI Langgeng Sulistiono usai rapat koordinasi (rakor) tentang "Analisa dan Evaluasi Implementasi Inpres Nomor 2/2013" di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/12).
Menurut Langgeng, berkurangnya jumlah konflik sosial tak terlepas dari upaya tim terpadu yang menjalankan implementasi Inpres 2/2013. Tim terpadu tersebut dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto di tingkat pusat. Sementara, di daerah dipimpin oleh gubernur.
BACA JUGA: Bupati Bonaran Situmeang Juga Suap Akil?
Tim bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan di daerahnya masing-masing. Tim juga bertugas memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada publik mengenai kejadian gangguan keamanan di daerahnya.
"Dalam inpres ada empat esensi pokok dalam menangani kasus kerusuhan konflik. Penghentian kasus harus cepat, proporsional dan menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM," papar Langgeng.
BACA JUGA: Ketua DPR Sebut KPK Terlalu Mendramatisir Tugas
Ia menambahkan, tim terpadu akan memaksimalkan upaya pencegahan konflik sosial pada tahun 2014. Tim terpadu bersama instansi terkait akan memaksimalkan deteksi dini gangguan keamanan khususnya terkait pemilu 2014. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Pusat Setuju Sanksi Bagi CPNS yang Mundur
Redaktur : Tim Redaksi