“Kami juga didesak oleh para guru swasta untuk mempertanyakan keterlambatan pembayaran insentif tersebut. Pemkot jangan cuma bisa tebar janji saja. Karena dana intensif ini sangat diharapkan oleh guru swasta,” terang Choirul Huda, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda kepada Samarinda Pos (JPNN Grup), Rabu (22/8).
Menurutnya, keterlambatan pencairan dana insentif tersebut sudah tidak dapat ditolerir. Alasannya, para guru swasta dan honorer tidak mendapat intensif dari pemerintah sebesar Rp1 juta per bulan terhitung sejak Januari hingga Juli. Para guru honorer, kata Huda, sangat membutuhkan tunjangan tambahan tersebut. Alasannya gaji yang dari masing-masing sekolah relatif kecil. Sehingga keberadaan dana intensif tersebut mampu menutupi kecilnya gaji guru honorer yang diterima dari sekolah bersangkutan.
“Awalnya para guru honorer berharap agar pencairan dapat tuntas sebelum Lebaran. Tapi nyatanya tidak juga,” tambah Huda.
Dia mengatakan, jika alasan proses administrasi yang menjadi hambatan pencairan tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena faktanya, selama ini para guru dan sejumlah kepala sekolah secara intensif dan pro aktif terus melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk pencairan insentif.
“Guru sendiri terus bolak-balik dari sekolah ke balai kota untuk melengkapi dokumen atau persyaratan. Tapi usaha itu saja tidak cukup untuk mempercepat proses pencairan,” teragnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda H Sarwono juga mengaku kecewa atas keterlambatan tersebut. Menurutnya, Pemkot Samarinda memang harus menjelaskan perihal alasan keterlambatan kepada kelompok guru swasta.
“Kami menyayangkan keterlambatan pembayaran insentif ini. Karena pada hearing beberapa bulan lalu sudah disepakati bahwa Pemkot melalu Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) akan segera memproses pencairan insentif ini,” kata Sarwono. (ara)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Motif Penembakan di Papua Diduga Balas Dendam
Redaktur : Tim Redaksi