jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan posisi parpolnya terhadap pemerintahan era Jokowi tidak berubah, yakni berstatus oposisi.
Hal tersebut disampaikan Al Muzzamil sehubungan kabar PKS ditawari posisi menteri dan dana besar agar partainya mencabut dukungan bagi Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
BACA JUGA: Momen Haru Saat Sukma Menyerahkan Lukisan Siluet Jokowi Kepada Asrorun Niam
"PKS akan berperan aktif bersikap kritis dan konstruktif di luar pemerintahan dan pilihan oposisi tersebut merupakan keniscayaan demokrasi," kata anggota Baleg DPR RI itu melalui layanan pesan, Jumat (28/10).
Al Muzzamil memastikan PKS tidak bisa dengan mudah mengubah posisi politik terhadap pemerintahan era Jokowi.
BACA JUGA: Pengamat: Koalisi NasDem-Demokrat-PKS Bakal Terbentuk, Tetapi
Sebab, menurutnya, sikap partai sudah sesuai keputusan Majelis Syuro.
"Insyaallah PKS konsisten oposisi sampai dengan akhir pemerintahan pada 2024," beber legislator Komisi I DPR RI itu.
BACA JUGA: Anies Temui Habib Novel di Surakarta
Sementara itu, juru bicara PKS Muhammad Kholid merasa tidak terima dengan narasi parpolnya ditawari dua kursi menteri dan dana agar parpolnya menarik dukungan dari Anies Baswedan.
Sebab, PKS konsisten berada di luar pemerintahan era Jokowi Amin sesuai hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro.
"Keputusan Musyawarah Majelis Syuro VII tegas menyatakan PKS tetap di luar pemerintahan atau oposisi hingga 2024," beber pria kacamata itu melalui layanan pesan, Jumat.
Kholid menambahkan, PKS saat ini sedang membangun komunikasi dengan NasDem dan Demokrat agar bisa mendukung Anies sebagai Capres 2024.
"PKS saat ini intens bangun komunikasi di tim kecil untuk tuntaskan poros perubahan bersama NasDem dan Demokrat," tutupnya. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Aristo Setiawan