jpnn.com - TAHUNA — Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sangihe, Sulut, Maeke Lavarence dianggap melakukan perlawanan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan DPP partaunya yang menunjuk HR Makagansa sebagai cabup di pilkada 2017.
Rumahnya yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar diduga dijadikan tempat konsolidasi para kader yang menantang keputusan partai. Bahkan sejumlah panji PDIP berukuran besar berkibar setengah tiang di kompleks tempat tinggalnya.
BACA JUGA: PKS Sudah Sebut Nama Kandidat Cagub
Sekretaris PDI-P Kabupaten Kepulauan Sangihe Benhur Takasihaeng membenarkannya.
“Semua bukti-bukti sudah kami kantongi. Begitu pula saksi yang melihat langsung,” ungkap Ketua DPRD Sangihe ini. Semestinya, lanjut Takasihaeng, sebagai anggota dewan yang dipercaya sebagai ketua fraksi, Lavarence mampu melaksanakan apa yang diperintahkan partai.
BACA JUGA: Pidato Sudah tak Lancar, Dikabarkan Bakal Mundur dari Pencalonan
“Ini berlaku bagi kader yang membangkang. PDI P tidak segan-segan memberikan sanksi,” tegasnya. Dia menambahkan, ada sanksi yang diatur AD/ART partai. “Salah satunya pergantian antar waktu (PAW),” tutup Takasihaeng.
Menindaklanjuti keputusan partai, Takasiaheng sudah membuat tim kecil melakukan pembersihan terhadap atribut partai, khususnya bendera partai yang dipasang setengah tiang.
BACA JUGA: 6 Tokoh Sumba Disebut Layak Pimpin NTT
Dari pantauan, Senin (22/8) kemarin, pengurus dan kader menurunkan panji yang dipasang setengah tiang di jalan Boulevard Tahuna. Namun, beberapa oknum yang menamakan diri simpatisan Jabes Esar Gaghana (JEG) melakukan perlawanan.
Pencabutan atribut partai tersebut tetap akan dilanjutkan dengan pengawalan petugas kepolisian.
“Namun sebelum melakukan langkah itu, kami, dan Polres akan menempuh jalur pendekatan dengan simpatisan JEG,” tandas Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPC PDIP Sangihe, Teguh Salainti.(MP/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Wajib Usung Kader Sendiri
Redaktur : Tim Redaksi