Interpelasi KJS Tak Bergigi, Banyak Fraksi Mulai Tarik Diri

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Mujiyono menilai, ada yang menyimpang terkait blow up interpelasi soal Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang berkembang selama ini.

Politisi asal Jakarta Timur ini menilai, interpelasi yang diusungnya bersama sejumlah anggota dewan lainnya dilakukan karena pihaknya tidak menemukan jalan keluar atas sejumlah permasalahan yang ada pada program KJS.

“Kami sudah tanyakan ke Kepala Dinas Kesehatan (Dien Ermawati), dan dia tidak bisa menjawab sejumlah pertanyaan yang kami ajukan soal KJS. Apa salah kalau kemudian kami ingin bertanya pada pimpinannya, dalam hal ini adalah gubernur,” tukas Mujiyono di Jakarta, kemarin.

Pihaknya tegas menolak jika langkahnya ini dianggap sebagai upaya pemakzulan terhadap pasangan Jokowi-Ahok. “Tidak diinterpelasi pun kasus ini akan meledak sendiri nantinya. Tapi kalau kami menunggu sampai nanti, akan banyak masyarakat yang menjadi korban,” sambungnya.

Mujiyono menambahkan, sebagai lembaga yang punya fungsi controlling terhadap kinerja eksekutif, interpelasi adalah salah satu bentuk kontrol. “Kami yang mengesahkan Rp 1,2 triliun untuk KJS ini, jadi sudah sewajarnya kami juga melakukan pengawasan terhadap program ini,” tandas pria yang juga anggota Komisi D DPRD DKI ini serius. Pihaknya bertekat terus memperjuangkan upaya interpelasi meski sejumlah anggota dan pimpinan dewan menolak.

Menurutnya, setiap program eksekutif mempunyai raport di mata legislatif. Dan dalam catatannya, KJS merupakan program yang tidak berjalan dengan baik. Temuan di lapangan, KJS membuat tingkat pelayanan rumah sakit menurun dibanding sebelumnya.

Tingginya angka pasien KJS sangat tidak berbanding dengan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang ada di lapangan. Bahkan, contoh kasus yang ditemukan di lapangan, ada seorang office boy yang merangkap menjadi tenaga medis di Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur.

“Kalau kejadiannya sudah seperti ini kan sudah sangat miris. Ini yang harus segera dibenahi. Kami mendukung KJS, tapi programnya harus dilakukan dengan persiapan yang matang,” tukasnya.

Di bagian lain, anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Hanura Damai Sejahtera Fahmi Zulfikar menyatakan siap menarik hak interpelasi jika pemerintah provinsi DKI bisa menjamin para pemegang kartu KJS akan terakomodasi.

“Kami sudah tanyakan hal ini pada Kadis Kesehatan, dan Ibu Dien tidak bisa menjawab saat kita tanya jaminan apakah para pemegang KJS terlayani semua,” tukasnya.

Sebanyak 1,7 juta pemegang KJS diakuinya jelas bukan jumlah yang sedikit jika hanya mengandalkan 92 rumah sakit rujukan di Ibukota. (yon)