Intervensi Regulasi dan Penegakan Hukum Kunci Turunkan Deforestasi Indonesia

Kamis, 04 Juli 2019 – 08:00 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya dalam High Level Diner: Reducing Deforestation from Globally Traded Agricultural Commodities di Trondheim, Norwegia. Foto : Humas KLHK

jpnn.com, NORWEGIA - Menteri LHK Siti Nurbaya hadir pada High Level Diner: Reducing Deforestation from Globally Traded Agricultural Commodities di Trondheim, Norwegia.

Acara jamuan makan malam bagi pimpinan delegasi Konferensi Keanekaragaman Hayati ke-9 di Trondheim diawali dengan pembukaan oleh Duta Besar Vidar Helgesen dan dilanjutkan dengan sambutan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Ola Elvestuen.

BACA JUGA: Dua Karya KLHK Diuji Menuju Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

Jamuan dilaksanakan dengan meja bundar dan masing-masing meja ditempati oleh delegasi negara yang berbeda untuk dapat melaksanakan diskusi terkait tema pengurangan deforestasi.

"Negara-negara yang memiliki sumber daya hutan harus menghentikan deforestasi secara penuh pada tahun 2020 (full stop of deforestation) dan memikirkan kembali kegiatan pertanian yang lebih kepada pengelolaan lahan secara berkelanjutan, dan menghentikan timbulan limbah (stop food waste)," ujar Menteri Ola.

BACA JUGA: Menteri Siti Sampaikan Keberhasilan Indonesia dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati di Norwegia

BACA JUGA : 7 Tokoh Muda Ini Dinilai Layak Jadi Kandidat Menteri Jokowi

Menteri LHK Siti Nurbaya pada High Level Dinner tersebut menyampaikan terima kasih kepada Menteri Ola yang memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menyampaikan hal-hal penting kepada para delegasi, terkait perhatian komunitas internasional terhadap Indonesia yang mengembangkan komoditas pertanian, terutama kelapa sawit dengan mengkonversi kawasan hutan alam.

BACA JUGA: Menteri LHK Sampaikan Perkembangan Implementasi LoI Norwegia- Indonesia

“Sejak tahun 2011, Indonesia telah melakukan moratorium perizinan baru untuk mengelola hutan alam primer dan lahan gambut yang kemudian diperketat setelah tahun 2015. Selanjutnya juga telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun *2018* tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.” ujar Menteri Siti.

Lebih lanjut Menteri Siti menjelaskan jika pada tahun 2014-2014 rata-rata deforestasi Indonesia sebesar 1,09 juta hektar, pada periode tahun 2015-2016 seluas 0,63 juta hektar, dan turun menjadi 0,48 juta hektar pada periode tahun 2016-2017.

Selanjutnya berdasarkan pemantauan oleh Global Land Analysis and Discovery (GLAD) Universitas Maryland, laju deforestasi hutan primer Indonesia telah menurun 40% di bawah rata-rata kehilangan tutupan hutan periode 2002-2016.

“Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia telah melakukan intervensi regulasi dan penegakan hukum dan hal ini menjadi kunci utama dalam upaya penurunan deforestasi Indonesia termasuk moratorium izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut” tegas Menteri Siti.

“Untuk memperkuat hal tersebut, Indonesia akan menekankan moratorium itu permanen, artinya tidak akan ada lagi izin-izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut” imbuh Menteri Siti.

Upaya tersebut diikuti dengan moratorium izin baru untuk kelapa sawit, mengevaluasi izin-izin yang sudah ada, didukung dengan kebijakan menjaga HCFV serta peningkatan produktivitas kebun sawit sesuai dengan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

BACA JUGA : Darmono: Pendidikan Agama Tidak Perlu Diajarkan di Sekolah

Implementasi Perhutanan Sosial juga menjadi cara Indonesia menurunkan deforestasi sekaligus menjamin produktivitas areal hutan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Implementasi Perhutanan Sosial dengan mengalokasikan hutan dengan tutupan rendah agar digarap bagi kesejahteraan rakyat tanpa merusak hutan. Ini yang menjamin produktivitas areal kawasan hutan, pungkas Menteri Siti.

Upaya Indonesia sangat diapresiasi oleh Norwegia dan negara-negara lain yang hadir dalam konferensi Keanekaragaman Hayati di Trondheim, karena sejalan dengan SDGs, Perjanjian Paris dan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati.

Turut hadir pada Jamuan makan malam bagi delegasi Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Ruandha Agung Sugardiman dan Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Laksmi Dhewanti.(adv/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Aktor Intelektual Kasus Ilegal Mining Tahura Bukit Soeharto Tertangkap


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler