Investasi Migas Butuh Kepastian Hukum

Jumat, 23 November 2012 – 00:26 WIB
JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk memuji langkah cepat tanggap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKS PMigas). Lankah ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas.

PGN meminta Pemerintah segera mendefinitifkan SKS PMigas supaya tidak terjadi polemik lagi. Sebab investasi bidang migas butuh kepastian hukum.

"Satuan kerja sementara ini bisa dibakukan, didefinitifkan saja. Supaya tidak terjadi polemik lagi. Karena harus kita sadari, bisnis migas baik hulu maupun hilir butuh iklim usaha yang kondusif, sehingga harus ada kepastian bagi yang berusaha dan yang berinvestasi," ujar Direktur Utama PT PGN Tbk Hendi Prio Santoso, Kamis (22/11) di Jakarta.

Menurut Hendi PGN sebagai salah satu pelaku usaha di sektor migas memuji langkah cepat pemerintah dari mulai Presiden, Menko Perekonomian, dan juga Menteri ESDM yang mengambil tindakan yang sangat cepat, dalam hitungan jam, bisa mencegah kevakuman. Sebab kepastian hukum sangat penting bagi pelaku usaha di sektor ini. "Jadi itu (kepastian hukum) sangat fital dan penting bagi ketahanan energi nasional Indonesia," tutur Hendi.

Pihaknya yakin satuan kerja yang melakukan pembinaan di usaha hulu migas sekarang di bawah kendali langsung Menteri ESDM akan berjalan dengan baik. Karena Menteri ESDM memegang kendali juga di bidang kebijakan hilir. Sehingga akan ada sinergi yang baik antara hulu dan hilir.

"Investasi butuh lingkungan yang stabil. Kalau lingkungannya menjadi tidak stabil, dikuatirkan arus investasi yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia, bisa hengkang," ujarnya khawatir.

Dengan kondisi saat ini, kata Hendi,  birokrasi bidang migas akan berjalan cepat, karena Menteri ESDM menjadi kepala satuan kerja, sekaligus atasan langsung dari Dirjen Migas yang melakukan kebijakan di sektor migas. Menteri juga menjadi atasan langsung dari badan migas lainnya dan sinergi dengan hilir juga akan baik, karena semua di bawah ESDM.

"Kalau tidak, bisa seperti di Jawa Timur, suplai ada tapi hilirnya tidak siap, karena infrastruktur belum siap. Ke depan hendaknya hulu dan hilir sejalan, sehingga saat ada eksplorasi, saat bersamaan infrastruktur hilir dibangun, dan saat pasokan ada hilir siap terima. Jadi tidak ada hari yang hilang. Sehingga ini menopang pertumbuhan ekonomi  kita," pungkas dia.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Tolak Gantikan Peran BP Migas

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler