Investigasi Komnas HAM Diperhalus, DPR Kecewa

Rabu, 18 Januari 2012 – 10:54 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Habib Aboebakar Alhabsy mengaku sangat kecewa dengan hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terkait kerusuhan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, kasus ini sudah memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Terus terang saya kecewa dengan kesimpulan hasil investigasi Komnas HAM di Bima," kata Aboebakar di Jakarta, Rabu (18/1).

Aboebakar menegaskan, kejadian pembantaian yang dilakukan aparat sudah jelas sangat sistematis. Dicontohkan, saat itu seluruh jalur masuk dan keluar pelabuhan sudah diblokir, pasukan dimobilisasi dengan rapi ada Sabhara, Brimob, PHH, Dalmas, Reskrim, intel, bahkan ambulance sudah disiapkan.

"Saya menghargai apa yang dirumuskan oleh komnas HAM, mereka sudah bekerja dan turun ke lapangan. Namun saya lihat Komnas HAM tidak berani
membongkar fakta di lapangan. Ada kesan laporannya diperhalus," katanya.

Menurut Aboebakar, hal itu bisa dilihat dari dibentuknya tim investigasi bersama. Sehingga menimbulkan spekulasi Komnas HAM sudah tersubordinasi, atau bisa jadi ada tudingan Komnas sudah masuk angin.

"Inikan tidak bisa dibiarkan. Saya tidak mau berspekulasi bahwa para Komisioner Komnas HAM mencari posisi aman diujung masa jabatannya, namun saya berharap ada eksplorasi yang benar soal kejadian di lapangan," ungkapnya.

Bayangkan saja, tambah Aboe,  ada ibu-ibu seperti Iriani tertembak dua kali di bokong, ataupun Kasma yang tertembak di betis kiri dan perut sebelah kanan. Mana mungkin ibu-ibu kayak gini akan melawan aparat. Apalagi Iriani sudah berusia 50 tahun. "Kan tidak mungkin mereka membahayakan Brimob," ujar politisi PKS itu.

Dia mengingatkan pada Prosedur Tetap (protap) sekali pun aparat tidak boleh menembak orang, kecuali mereka yang sudah membahakan nyawa aparat.

"Tembakan pun hanya boleh diarahkan pada sasaran yang tidak mematikan, ini sudah nembak tak sekali pula," tegasnya.

Ia menambahkan, Komnas pun mencatat ada korban yang tertembak empat kali. "Bukankah ini sudah keterlaluan. Mereka digaji dari uang rakyat, pelornya pun dibeli dengan uang rakyat. Saya kira ini preseden tidak baik untuk penegakan HAM di Indonesia," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Gereja Yasmin, Kemenag Tak Akan Lepas Tangan

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler