jpnn.com, BOGOR - Sejak mempersiapkan kemerdekaan, para founding fathers bangsa Indonesia telah memikirkan landasan bernegara tidak hanya politik tetapi juga ekonomi. Sistem perekonomian hendaknya dibangun berdasarkan nilai-nilai dan semangat ke-Indonesiaan.
Gagasan ini erat dengan ekonomi kerakyatan yang mengoreksi sistem kolonial dan menjadi jalan tengah yang tidak menganut ekonomi kapitalis tapi juga bukan sosialis dengan bersumber dari ruh Pancasila.
BACA JUGA: PTTEP Indonesia Jalin MoU dengan Sobis Pammase
“Sistem ekonomi ini lebih dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Nunung Nuryartono saat Seminar Nasional di Auditorium Andi Hakim Nasution (AHN) IPB, Rabu (26/9).
BACA JUGA: Menurut Rektor IPB, Pemikiran Menteri Amran Radikal
Dalam Seminar ini, bertindak sebagai Ketua Panitia Seminar adalah Pengajar FEM IPB Prima Gandhi. Seminar ini digelar dalam rangka memperingati Dies Natalis IPB ke-55 yang terselenggara atas kerja sama FEM IPB, Komite Ekonomi dan Industri Nasional RI (KEIN) dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).
Lebih lanjut, Nunung mengatakan konsep ekonomi kerakyatan ini tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, bentuk utama usaha yang diharapkan adalah koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa.
“Selama 73 tahun Indonesia merdeka, dalam praktiknya terjadi pasang surut, tarik-menarik dan perdebatan praktik pasal 33 UUD 1945 ini,” kata Nunung.
BACA JUGA: Menteri Amran - Rektor IPB Cetak Mahasiswa Ciptakan Inovasi
Menurut Nunung, ketika mendidik diharapkan akademisi tidak sekadar mengajarkan ekonomi kapitalis atau sosialis tetapi juga mengajarkan Sistem Ekonomi Pancasila.
Dalam kesempatan itu, Ekonom IPB Prof. Didin S. Damanhuri menyoroti praktik-praktik Ekonomi Pasar Pancasila dimana pelaku pasar (BUMN, Swasta, Koperasi) berjalan dalam mekanisme pasar untuk mencapai kemakmuran (pertumbuhan ekonomi) dibarengi dengan keadilan sosial (pemerataan kesejahteraan). Sementara agama berfungsi sebagai penjamin akhlak individu, keluarga dan negara.
Sedangkan Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia, Fachry Ali menjelaskan ekonomi Pancasila adalah suatu struktur “tenggang rasa” dibimbing negara, agama dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat dengan pelaku konkretnya lapisan ‘ekonomi pasar rumput’.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri RI, Dr. Arif Budimanta membahas akar dari sistem Ekonomi Pancasila.
Menurut Arif, sistem Ekonomi Pancasila merupakan pengaturan hubungan antar negara dan warganya yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi secara adil berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Arif berharap generasi muda dapat mengenal praktik-praktik ekonomi Pancasila, meningkatkan pemahaman Sistem Ekonomi Pancasila sehingga jati diri sebagai bangsa Indonesia yang besar tetap terjaga ditengah persaingan-persaingan global yang dapat memudarkan nasionalisme.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seminar Nasional SDGs Kembali Digelar di Makassar
Redaktur & Reporter : Friederich