JAKARTA - PT Pos Indonesia akan terus mencari sumber dana untuk mengembangkan usahanya. Langkah itu dilakukan menyusul keputusan Komite Privatisasi Pemerintah yang menolak rencana PT Pos untuk melantai di bursa saham melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO)
"Nanti kita cari, entah itu pinjaman perbankan atau PMN," ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana, saat berbincang dengan awak media di Jakarta, Minggu (27/1).
Salah satu cara yang akan dilakukan PT Pos dalam waktu dekat adalah menemui Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi Kementerian BUMN, Pandu Djajanto. Sebab, ada beberapa alternatif pencarian dana yang bisa diupayakan oleh perusahaan jasa pengiriman itu.
Meski begitu, Ketut mengaku tidak akan gegabah mencari sumber pendanaan. Pihaknya akan benar-benar memanfaatkan dana yang dibutuhkan, agar tidak mengganggu arus keuangan perusahaan.
"Kalau pinjam akan ada beban bunga. Saya sebenarnya merencanakan privatisasi diprogramkan Agustus - November berdasarkan neraca bulan Juni," jelasnya.
Ketut menegaskan bahwa pihaknya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah, termasuk pembatalan rencana IPO PT Pos. Padahal kata Ketut, pihaknya telah menyiapkan IPO sejak 1,5 tahun yang lalu. Pembatalan karena pemerintah justru minta PT Pos melakukan revaluasi aset.
"Nilai aset kita Rp 1,1 triliun. Setelah revaluasi jadi Rp 6 triliun lebih. Berarti revaluasi aset Rp 5,1 triliun tambahan nilainya (pajak) 10 persen Rp 500 miliar cash outnya. Tapi bagaimanapun kita tetap mendukung pemerintah," pungkas pria berusia 62 tahun ini. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Malaysia Akuisisi Pabrik Sereal
Redaktur : Tim Redaksi