JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane menyesalkan prilaku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa aparatur Brimob bersenjata laras panjang saat menggeledah ruangan kerja sejumlah anggota DPR, Jumat (15/1), diduga terkait dengan kasus suap tersangka DWP, anggota Komosi V DPR RI,
"IPW menyesalkan itu karena melanggar prosedur penggunaan senjata di Polri dan penggeledahan dilakukan tidak sesuai dengan surat perintah, karena pihak-pihak yang digeledah belum ditetapkan tersangka oleh KPK. Harusnya KPK paham ada azas hukum praduga tak bersalah," kata Neta S Pane, Sabtu (16/1).
Dalam surat perintah, lanjut Neta, hanya tertulis satu nama yang lainnya hanya dan kawan-kawan serta tanggal penggeledahan juga tidak tertulis. "Ini prosedur mereka salah, tapi masih berlagak arogan. Kalau orang salah dan ngotot, jelas arogan namanya. Seluruh 560 anggota DPR kan kawan-kawan Damayanti, apa itu memberi kewenangan KPK untuk menggeledah seluruh ruangan di DPR? Apa arti kawan-kawan disana? kawan-kawan SMA? Kawan bermain? kawan separtai atau apa?, kan tidak jelas," ungkap Neta.
Menurut Neta, aksi yang dilakukan oleh penyidik KPK di Gedung DPR tersebut terkesan sengaja melemahkan proses hukum dengan cara melabrak semua SOP yang berlaku di KPK. "Ini kalau melihat videonya, KPK justru dilemahkan oleh perilaku anggotanya sendiri. Penyidikan terhadap orang yang tertangkap tangan pun bisa dibatalkan oleh pengadilan karena bukti-bukti yang didapatkan secara ilegal. Apa ini kesengajaan KPK? Kok aparatnya seperti tidak tahu hukum," tanya Neta.
Untuk itu dia minta pimpinan KPK segera mengambil tindakan keras dan tegas terhadap anggotanya karena sudah membahayakan institusi KPK dan penyidikan yang dilakukan KPK sendiri. "Penyidik arogan harus dipecat, jangan sampai sikap-sikap seperti ini berkembang di KPK. Kita tidak butuh penyidik KPK bergaya Tjakrabirawa," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Wajar Banyak yang Anggap BIN Kecolongon
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Pelaku Teror Teridentifikasi
Redaktur : Tim Redaksi