JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menghentikan "perbudakan" gaya baru di dunia sepakbola nasional. Caranya, kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane adalah dengan memerintahkan Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian RI segera mengusut kasus tidak dibayarnya gaji para pemain bola di klub-klub peserta Kompetisi Sepakbola Liga Super Indonesia (ISL) dan Liga Primer Indonesia (LPI).
"Selain itu Presiden harus memerintahkan klub-klub penunggak segera membayarkan gaji para pemainnya. Jika mereka tak mau membayar gaji para pemain, Presiden harus memerintahkan Kapolri agar tidak memberi izin penyelenggaraan Kompetisi ISL dan IPL tahun 2013," kata Neta, Rabu (2/1).
IPW menilai sudah saatnya Polri mencermati ISL dan IPL. "Jangan sampai kasus-kasus penipuan terhadap para pemain terus berlanjut hingga menimbulkan keresahan, konflik dan kekacauan," paparnya.
Dia menjelaskan saat ini ada 22 klub yang tidak membayar gaji pemainnya. Yakni, 10 dari 18 klub di ISL belum membayar gaji pemainnya. Selain itu ada 12 dari 18 klub di IPL yang belum membayar gaji pemain. Rata-rata dua sampai 10 bulan. Meski demikian, ISL dan IPL tetap nekad akan menggulir kompetisi 2013. "Sejumlah klub tampil dengan "manajemen baru" tapi keberatan membayar gaji pemain musim lalu," ungkap Neta.
"Bagi mereka hal itu tanggung jawab manajemen lama. Masalahnya manajemen lama juga tidak bisa memastikan siapa yang bertanggungjawab untuk membayar gaji para pemain," kata Neta.
Ia mengungkapkan, akal-akalan ini jelas aksi penipuan yang melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Kata Neta, jika cara-cara ini dibiarkan, sama artinya pemerintah membiarkan perbudakan gaya baru sedang terjadi di sepakbola nasional dimana para pemain disuruh bertanding tapi gajinya tak kunjung dibayar.
"Polri harus turun tangan membantu menyelesaikan masalah ini dgn cara tidak memberi izin Kompetisi ISL dan IPL, sebelum gaji para pemain diselesaikan dengan tuntas," pungkasnya. (boy/jpnn)
"Selain itu Presiden harus memerintahkan klub-klub penunggak segera membayarkan gaji para pemainnya. Jika mereka tak mau membayar gaji para pemain, Presiden harus memerintahkan Kapolri agar tidak memberi izin penyelenggaraan Kompetisi ISL dan IPL tahun 2013," kata Neta, Rabu (2/1).
IPW menilai sudah saatnya Polri mencermati ISL dan IPL. "Jangan sampai kasus-kasus penipuan terhadap para pemain terus berlanjut hingga menimbulkan keresahan, konflik dan kekacauan," paparnya.
Dia menjelaskan saat ini ada 22 klub yang tidak membayar gaji pemainnya. Yakni, 10 dari 18 klub di ISL belum membayar gaji pemainnya. Selain itu ada 12 dari 18 klub di IPL yang belum membayar gaji pemain. Rata-rata dua sampai 10 bulan. Meski demikian, ISL dan IPL tetap nekad akan menggulir kompetisi 2013. "Sejumlah klub tampil dengan "manajemen baru" tapi keberatan membayar gaji pemain musim lalu," ungkap Neta.
"Bagi mereka hal itu tanggung jawab manajemen lama. Masalahnya manajemen lama juga tidak bisa memastikan siapa yang bertanggungjawab untuk membayar gaji para pemain," kata Neta.
Ia mengungkapkan, akal-akalan ini jelas aksi penipuan yang melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Kata Neta, jika cara-cara ini dibiarkan, sama artinya pemerintah membiarkan perbudakan gaya baru sedang terjadi di sepakbola nasional dimana para pemain disuruh bertanding tapi gajinya tak kunjung dibayar.
"Polri harus turun tangan membantu menyelesaikan masalah ini dgn cara tidak memberi izin Kompetisi ISL dan IPL, sebelum gaji para pemain diselesaikan dengan tuntas," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Messi Kreator Serangan
Redaktur : Tim Redaksi