IPW Nilai Polri Tebang Pilih Usut Kasus Hina Jokowi

Kamis, 30 Oktober 2014 – 11:42 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane mengatakan, langkah Polri yang bertindak cepat menangkap dan menahan MA tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo patut diapresiasi.

Namun, Neta mengingatkan, dalam memproses kasus penghinaan terhadap Jokowi, elit Polri jangan bersikap diskriminasi, tebang pilih, dan bernuansa cari muka atau untuk membuat pencitraan.

BACA JUGA: Fadli Zon Tantang Presiden Terbitkan Perppu MD3

"IPW menilai dalam memproses kasus penghinaan pada Jokowi, Polri tidak profesional dan cenderung tebang pilih," kata Neta, Kamis (30/10).

Dia membandingkan, MA merupakan remaja miskin yang tidak punya kekuasaan yang dituduh menghina Jokowi, dengan cepat ditangkap dan ditahan Polri. Sebaliknya, dua tersangka Obor Rakyat yang juga dituduh menghina Jokowi hingga kini belum ditahan.

BACA JUGA: Wakil Ketua DPR Sebut Langkah PDIP Cs Termasuk Makar

Menurut Neta, ketika elit Polri bersikap diskriminatif, ketika elit Polri hanya berani menangkap MA anak tulang sate dan tidak berani menangkap dua tersangka Obor Rakyat, sesungguhnya elit-elit Polri sudah mempermalukan dirinya sendiri maupun institusinya.

"Elit-elit Polri sudah memperburuk citra institusinya di hadapan khalayak luas," ungkap Neta.

BACA JUGA: Kubu KMP Ancam Bentuk Presiden dan Kabinet Tandingan

Menurut Neta, sikap elit Polri yang diskriminatif ini hanya akan mempermalukan Jokowi sebagai korban dan sebagai presiden. Sebab, kata dia, publik bisa menuding bahwa Jokowi-lah di balik semua ini, yang memerintahkan penangkapan terhadap MA.

Untuk itu, Jokowi harus segera turun tangan dan segera memerintahkan elit-elit Polri menuntaskan kasus Obor Rakyat, dengan cara menyita peralatan kerja, kantor, percetakan, dan lainnya serta memasang police line agar barang bukti kasus Obor Rakyat tidak hilang atau dirusak.

Selain itu, memeriksa semua personel yang terlibat, mulai dari redaksi, desainer,  pracetak, percetakan, terutama pihak yang membiayai tabloid tersebut.

"Kasus Obor Rakyat lebih berat ketimbang kasus MA. Kasus Obor Rakyat bukan semata-mata pelanggaran Pemilu, lebih dari itu Obor Rakyat sudah menyebarkan isu SARA, memecah belah umat, menyudutkan Jokowi, dan menyebar kebencian," jelas Neta.

Dia mengatakan, Jokowi yang membawa Revolusi Mental jangan membiarkan elit-elit Polri mempermainkan hukum, dengan bersikap diskriminatif dan hanya berani mengorbankan rakyat kecil.

Sebagai presiden yang membawahi Polri, Jokowi sangat bertanggungjawab untuk membenahi Polri dan memerangi sikap diskriminatif yang dipertontonkan elit-elit Polri ke masyarakat.

"Jika elit Polri tak kunjung menuntaskan kasus Obor Rakyat, Jokowi harus segera mengevaluasi kepemimpinan Polri, termasuk segera mengganti Kapolri," pungkasnya.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Soegeng Sarjadi Meninggal Dunia


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler