JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane mengatakan, kasus narapidana yang kabur di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas IA Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara merupakan dampak dari over kapasitas sebuah Lapas. Sehingga jumlah tahanan jauh melebihi sipir.
Karena kalah jumlah, para sipir tidak mampu menghentikan ketika terjadi gejolak di dalam Lapas. "Ketika tahanan "bergerak" para sipir tak berdaya mengendalikan," ujar Neta saat dihubungi, Jumat (12/7).
Selain itu menurut dia, kasus Tanjung Gusta menunjukan buruknya sistem pembinaan tahanan di Lapas yang kerap membuat tahanan menyimpan dendam terhadap para sipir.
Kasus itu lanjut Neta, juga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap tahanan. "Sehingga dengan uang yang mereka miliki para tahanan bisa memasukkan barang-barang tertentu ke dalam sel tahanan," ucapnya.
Menurut Neta, koordinasi petugas Lapas dengan polisi tergolong buruk, sehingga Lapas cenderung tidak dijadikan sebagai objek rutin patroli kepolisian.
Karena itu supaya kasus yang sama tidak terulang lagi, Kementerian Hukum dan HAM perlu mengevaluasi seluruh rumah tahanan (rutan) dan lapas. Kasus suap menyuap dan pungutan liar di rutan maupun lapas harus dihentikan. "Lapas yang over kapasitas perlu mendapat perhatian maksimal agar aksi amuk tahanan bisa dihindari," ucap Neta.
Seperti diketahui, narapidana Lapas Klas IA Tanjung Gusta, Medan, kabur setelah terjadi kericuhan, Kamis (11/7) sekitar pukul 18.00 WIB. Kericuhan bermula ketika di Lapas terjadi kerubutan kecil antara sesama penghuni Lapas.
Keributan berubah menjadi ricuh, ketika para narapidana bertindak beringan dengan melempari petugas dan membakar seisi Lapas. Petugas yang hendak melakukan pengamanan kalah dengan jumlah narapidana. Sehingga, ratusan narapidana berhasil kabur ke berbagai arah setelah merusak pintu dan melumpuhkan petugas. (gil/jpnn)
Karena kalah jumlah, para sipir tidak mampu menghentikan ketika terjadi gejolak di dalam Lapas. "Ketika tahanan "bergerak" para sipir tak berdaya mengendalikan," ujar Neta saat dihubungi, Jumat (12/7).
Selain itu menurut dia, kasus Tanjung Gusta menunjukan buruknya sistem pembinaan tahanan di Lapas yang kerap membuat tahanan menyimpan dendam terhadap para sipir.
Kasus itu lanjut Neta, juga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap tahanan. "Sehingga dengan uang yang mereka miliki para tahanan bisa memasukkan barang-barang tertentu ke dalam sel tahanan," ucapnya.
Menurut Neta, koordinasi petugas Lapas dengan polisi tergolong buruk, sehingga Lapas cenderung tidak dijadikan sebagai objek rutin patroli kepolisian.
Karena itu supaya kasus yang sama tidak terulang lagi, Kementerian Hukum dan HAM perlu mengevaluasi seluruh rumah tahanan (rutan) dan lapas. Kasus suap menyuap dan pungutan liar di rutan maupun lapas harus dihentikan. "Lapas yang over kapasitas perlu mendapat perhatian maksimal agar aksi amuk tahanan bisa dihindari," ucap Neta.
Seperti diketahui, narapidana Lapas Klas IA Tanjung Gusta, Medan, kabur setelah terjadi kericuhan, Kamis (11/7) sekitar pukul 18.00 WIB. Kericuhan bermula ketika di Lapas terjadi kerubutan kecil antara sesama penghuni Lapas.
Keributan berubah menjadi ricuh, ketika para narapidana bertindak beringan dengan melempari petugas dan membakar seisi Lapas. Petugas yang hendak melakukan pengamanan kalah dengan jumlah narapidana. Sehingga, ratusan narapidana berhasil kabur ke berbagai arah setelah merusak pintu dan melumpuhkan petugas. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buru Napi Kabur, Perbatasan Dijaga Ketat
Redaktur : Tim Redaksi