jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane, keberadaan polisi wanita belum dimaksimalkan Polri bahkan cenderung dimarjinalisasi.
Sudah saatnya di usia yang menginjak 65 tahun Pada 1 September 2013, Polri memberi kesempatan yang lebih besar lagi kepada Polwan mengemban jabatan strategis.
BACA JUGA: Giliran Supir Rudi Digarap KPK
"Seperti Kapolres, Kapolda, dan jabatan-jabatan penting di Mabes Polri," kata Neta, Senin (2/9).
IPW menilai jabatan-jabatan strategis yang bisa dipegang Polwan antara lain Direktur Pembinaan Masyarakat, Deputi Logistik, Deputi Sumber Daya Manusia, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, dan lainnya.
BACA JUGA: Manfaatkan Joki, Pelamar CPNS Langsung Dianulir
Menurutnya, dalam era sebelumnya Kapolda Banten pernah dijabat Polwan. Sayangnya, kata Neta, saat ini tidak ada satupun posisi Kapolda dijabat polwan.
"Memang untuk tingkat kombes ada beberapa posisi strategis dijabat oleh Polwan, seperti Kepala Pusat Pendidikan Intelijen Polri," ujarnya.
BACA JUGA: Tes CPNS Serentak, Cegah Pelamar Ganda
Ia menilai ada tiga alasan kenapa Polri harus memperbanyak Polwan memegang jabatan strategis. Pertama, untuk memperbaiki citra Polri.
"Selama ini jarang sekali Polwan terlihat melakukan pungutan liar dan secara psikologis publik akan lebih nyaman berurusan dengan Polwan," paparnya.
Kedua, untuk memperbaiki sikap dan prilaku Polri. Selama ini jarang terlihat dalam mlaksanakan tugasnya Polwan mngedepankn sikap arogan dan represif.
"Dengan tampilnya Polwan di jabatan strategis, mereka akan lebih bisa menekan sikap-sikap arogan anak buahnya," ujarnya.
Ketiga, jumlah Polwan saat ini baru sekitar 20.000 orang atau 4 persen dari jumlah Polri yang mencapai 400.000 orang.
Padahal jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 55 persen. "Dengan tampilnya Polwan di jabatan strategis, keberadaan Polwan akan kian menonjol dan kuota Polwan terus bertambah," jelasnya.
Selama ini, Neta menambahkan, tugas-tugas yang diberikan kepada Polwan masih kurang layak dan menyimpang dari kerja profesional Polri.
"Misalnya Polwan dijadikan sebagai "pelayan" atau dijadikan front office, padahal tugas tersebut harusnya dikerjakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Polri," tambah Neta. Lebih jauh IPW berharap Polwan tidak diskriminasi dan tidak konflik gender di tubuh Polri.
"Sehingga Polwan juga bisa memberikan kontribusi yang besar bagi reformasi Polri," tuntas penulisi buku "Jangan Bosan Mengkritik Polisi" ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenakertrans Janji Mediasi Pensiunan Karyawan BRI
Redaktur : Tim Redaksi