JAKARTA - Industri minyak dan gas bumi (migas) internasional terus bergeliat. Bukan hanya Indonesia, negara Timur Tengah pun masih sibuk mencari investor di berbagai belahan dunia. Salah satunya, pemerintah Iraq mengajak pengusaha Indonesia menggarap blok migas di sana.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) Republik Indonesia untuk Iraq Safzen Noerdin menyatakan, pemerintah Iraq sebenarnya membuka peluang investasi migas ke Indonesia sejak tahun lalu. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target produksi minyak 7 juta barel per hari (bph) pada 2017-2018. ''Untuk mencapai target tersebut, butuh investasi besar. Dana itu pasti dari investor asing,'' ungkap Safzen kemarin (9/10).
Dia pun menegaskan, investor Indonesia tidak perlu khawatir terhadap keamanan di negara tersebut. Memang, sampai saat ini masih ada aktivitas militan dari Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Namun, hal tersebut kebanyakan terjadi di bagian utara Iraq. Sementara itu, 80 persen potensi cadangan minyak berada di Kota Basrah di bagian selatan Iraq.
''Saya siap mengajak para pengusaha ini keliling Iraq untuk memberikan kondisi sebenarnya,'' terang mantan Danjen Korps Marinir itu.
Selain migas, dia mengungkapkan, pengusaha Indonesia juga bisa menjadi investor di sektor kelistrikan. Sayangnya, peluang tersebut masih terkendala soal jaminan investasi. Sebenarnya, pengusaha Indonesia sempat mengikuti lelang proyek pembangkit listrik berkapasitas 60 megawatt (mw) dan 2 ribu mw. Tapi, mereka gagal kualifikasi tender karena tidak ada perbankan yang bersedia memberikan dana jaminan.
Chief Engineer Head of Economic Department Ministry of Oil Iraq Basim Ibraheem Dawood mengungkapkan, pihaknya memang sedang berusaha melakukan pembangunan. Namun, hal tersebut diakui sulit setelah 40 tahun mengalami masa peperangan dan embargo. ''Uang kami masih di bawah tanah. Kami pun tidak memiliki dana untuk membawanya ke atas. Kami membutuhkan lebih dari USD 1 triliun untuk mencapai target 7 juta bph,'' ungkapnya.
Sayangnya, skema kerja sama yang ditawarkan masih berupa kontrak fee based. Artinya, investor bakal mendapat dana USD 6 untuk setiap barel yang diproduksi. Dengan kata lain, kepemilikan minyak berada di tangan pemerintah. ''Kami mempersilakan investor asing untuk bekerja sama dengan perusahaan minyak nasional Iraq atau mereka mau mengelola sendiri,'' imbuhnya. (bil/c5/agm)
BACA JUGA: Dua Proyek Transmisi di Sumatera Dicanangkan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Garuda Alami Hambatan Sistem Penyatuan Tiket dan Airport Tax
Redaktur : Tim Redaksi