jpnn.com, TIMIKA - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri memastiakn sejauh ini belum ada rencana penambahan pasukan TNI dan Polri yang ditugaskan khusus untuk memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Saya selaku Kapolda Papua belum menerima penyampaian dari pimpinan soal itu. Selama ini pimpinan Polri dan TNI sudah memberikan pasukan yang kami minta. Tentu pasukan itu yang kita (Polda Papua) kedepankan untuk melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang mengganggu keamanan selama beberapa bulan terakhir, dalam hal ini KKB. Kami akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan terukur," kata Irjen Fakhiri di Timika, Minggu (2/5).
BACA JUGA: Dua Guru Korban KKB Mendapatkan Penghargaan Education Award 2021
Irjen Fakhiri mengatakan, upaya penegakan hukum terhadap KKB yang mendalangi berbagai aksi penembakan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan dan tindak kekerasan lainnya di wilayah pegunungan Papua masih tetap sama seperti sebelumnya.
Dalam rangka itu, diperlukan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis kepada semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah di titik-titik krusial di mana KKB selama ini bercokol.
BACA JUGA: Pemerintah Perlu Berhati-hati Soal Pelabelan KKB Papua sebagai Teroris, Ini Alasannya
"Semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah itu yang harus terus didorong untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melakukan penggalangan bahkan menarik warga masyarakat yang terlibat dengan kelompok itu untuk keluar dan kembali menjalani aktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Tentu Polri dan TNI akan melakukan langkah-langkah serius untuk menangani kelompok bersenjata ini," ujar putra asli Papua itu.
Melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur itu, Kapolda berharap tidak akan terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan permasalahan baru, terutama yang mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat sipil.
BACA JUGA: Kejadian Tragis di Kota Bekasi Ini Harus jadi Pelajaran Penting bagi Pengendara Mobil
"Kami tidak main-main dengan kelompok ini karena sudah sangat meresahkan. Namun penegakan hukum yang dilakukan tentu harus betul-betul terukur, dampak dari tindakan yang dilakukan jangan sampai menimbulkan persoalan baru. Kami tidak mau penindakan hukum yang dilakukan justru menimbulkan luka atau membuat masyarakat di tempat itu menjadi trauma dan takut," ujarnya.
Diketahui, setelah pemerintah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris, sejumlah pihak di Papua menolak keputusan tersebut.
Bahkan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam siaran persnya beberapa hari lalu meminta Pemerintah Pusat mengevaluasi kembali keputusan menetapkan KKB sebagai kelompok teroris. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Soetomo