jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Irjen Ferdy Sambo sebagai anggota Polri.
Hal itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat (26/8).
BACA JUGA: Jokowi Hadirkan Beragam Solusi Untuk Mengatasi Persoalan Rakyat
Menurut Dedi, pengangkatan dan pemberhentian seorang perwira tinggi (pati) Polri hanya boleh dilakukan setelah mendapat restu Presiden Jokowi.
"Bagi pati yang di-PTDH sesuai dengan Keppres. Presiden yang mengangkat dan memberhentikan pati tersebut," kata Dedi.
BACA JUGA: Dikejar Iriana Jokowi, Andmesh Kamaleng Sempat Takut Ditembak
Ferdy Sambo merupakan pati Polri berpangkat inspektur jenderal (irjen) polisi atau jenderal bintang dua.
Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.
BACA JUGA: Suharso Menghadap ke Istana, Lalu Sampaikan Wanti-wanti dari Pak Jokowi
Setelah kasus pembunuhan Brigadir J mencuat keras di publik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi Sambo menjadi pati Pelayanan Markas (Yanma).
Sementara itu, putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ferdy Sambo karena terbukti melanggar etik perbuatan tercela.
Ferdy Sambo merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J bersama istrinya Putri Candrawathi dan tiga tersangka lainnya, yakni Bharad Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf.
Terhadap hasil putusan KKEP tersebut, Ferdy Sambo mengajukan banding sebagai hak terduga pelanggar, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Dengan adanya banding ini, kata dia, pemberhentian Ferdy Sambo sebagai anggota Polri setelah putusan PTDH berkekuatan hukum tetap.
Setelah itu, Kapolri sebagai pejabat pembentuk KKEP melaporkan kepada Presiden Jokowi untuk menandatangani Keppres pemberhentian Sambo.
Hal ini dijelaskan oleh anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti.
Bahwa pengangkatan dan pemberhentian pati Polri berdasarkan Keppres, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Polri.
"Jadi, setelah putusan PTDH FS nantinya berkekuatan hukum tetap, akan disampaikan ke Kapolri selaku pejabat pembentuk KKEP, kemudian Kapolri akan melaporkan kepada Presiden untuk menandatangani keppres pemberhentian FS," kata Poengky. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Terima Seorang Raja di Istana, Ada Dokumen yang Diteken
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga