jpnn.com, KUPANG - Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Johanis Asadoma memastikan pelaksanaan penerimaan anggota Polri di Polda NTT tahun 2023 dilakukan secara profesional.
Johanis akan menindak tegas oknum Polri yang ketahuan menjadi calo dalam penerimaan anggota Polri.
BACA JUGA: MAKI Bakal Laporkan 5 Polisi Calo Penerimaan Bintara Polri di Polda Jateng
“Saya pastikan pelaksanaan penerimaan anggota Polri di Polda NTT bebas pungutan biaya,” kata Johanis di Kupang, Senin.
Dia mengatakan tidak main-main dengan ucapannya dan keseriusannya itu terbukti dengan dipecatnya tiga oknum anggota Polri yang menjadi calo penerimaan anggota Polri tahun 2022 lalu.
BACA JUGA: Penerimaan Polri 2023, Irjen Dedi: Masuk Polisi Gratis, No Calo, No KKN
"Ada tiga oknum anggota yang kami pecat karena jadi calo. Salah satunya adalah Polwan," kata dia.
Jenderal berbintang dua itu mengatakan bahwa seluruh hasil tes masuk Polri akan langsung diumumkan secara transparan kepada para peserta.
BACA JUGA: Ancam Warga Muhammadiyah, Peneliti BRIN AP Hasanuddin Sempat Minta Perlindungan
Sebab, lanjut dia, komitmen Polri saat ini untuk merekrut anggota secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BeTAH), clean and clear.
Bukti keseriusan ini maka proses seleksi melibatkan pengawas internal dari Itwasda dan Propam, serta pihak eksternal dari berbagai pihak.
"Polri tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan pihak lain agar proses rekrutmen ini berjalan dengan baik," tegasnya.
Polda NTT juga kata dia menyiapkan hotline pengaduan 082312430553. Hotline itu disiapkan oleh Polda NTT agar masyarakat atau peserta bisa melapor jika ada kecurangan saat proses penerimaan.
“Kalau ada kecurangan laporkan ke saya serta atau petugas,” kata dia.
Dia menjelaskan bahwa pada tahun 2022, ada tiga personel oknum Polri yang terlibat sebagai calo casis Polri dan semuanya dipecat.
Sejumlah oknum anggota tersebut menjanjikan kelulusan dan memungut bayaran yang mencapai hingga Rp 1,2 miliar, namun peserta tidak ada yang lulus.
"Jangan pernah terbuai dengan bujukan dari siapapun, baik pejabat dan anggota Polri. Jika ada transaksi maka itu merupakan penyuapan. Yang memberi dan menerima diproses," ujar mantan Kadiv Hubinter Polri itu.
Kapolda menegaskan agar masyarakat jangan percaya pihak yang mengiming-iming kelulusan karena oknum tersebut hanya mengambil kesempatan.
"Siapkan anak dengan baik. Keluar uang untuk siapkan anak dengan baik bukan untuk menyogok. Dukung juga anak dengan doa," katanya. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Joni Botak Dianiaya Lalu Dibunuh KKB Pimpinan Lewis Kogoya
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti