JAKARTA - Kabar mengejutkan disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemendikbud) Haryono Umar. Dia menyatakan sinyal niatan pengunduran diri sebagai kepala pengawas internal kementerian yang mengurusi anggaran 20 persen APBN itu.
Sinyal pengunduran diri ini merupakan respon suara masyarakat, yang lebih dulu memintanya mundur sebagai Irjen. Alasannya adalah, sejumlah rekomendasi keluaran tim Itjen mandul setelah disampaikan ke Mendikbud Mohammad Nuh.
"Saya senang sekali jika ada yang meminta mundur. Saya tunggu jika ada pihak yang melayangkan surat supaya saya mundur," katanya kemarin. Dengan surat tadi, Haryono mengatakan akan dijakan penguat niatan mundurnya.
Haryono menegaskan bahwa dirinya selama ini habis-habisan mencegah praktek korupsi di Kemendikbud. Namun masih saja banyak celah yang dipakai untuk menyiasati pantauan Itjen.
"Mereka semakin pintar-pintar," kata dia. Sehing dibutuhkan tekad kuat untuk menghilangkan budaya korup di Kemendikbud.
Selain urusan investigasi ujian nasional (unas) dan pemecatan sejumlah rektor PTN, Haryono ternyata telah melayangkan rekomendasi lain kepada Mendikbud. Yakni rekomendasi pencopotan sejumlah pejabat tinggi Kemendikbud di bidang kebudayaan. Rekomendasi ini keluar setelah mereka mencium ada praktek korupsi di Ditjen Kebudayaan.
Dugaan ini muncul setelah tim Itjen memeriksam APBN-P 2012 Ditjen Kebudayaan senilai Rp 700 miliar. Dugaan pidana muncul dari penentuan EO (event organizer) pemenang tender even-even kebudayaan.
"Intervensinya kuat sekali dalam mengatur pemenang tender," kata dia. Menurut Haryono, agenda bidan kebudayaan APBN-P 2012 banyak sekali. Kucurangan tender ini kabarnya berpotensi merugikan negara puluhan miliar.
Haryono mengatakan jika rekomendasi atas dugaan korupsi ini banyak sekali. Termasuk meminta Mendikbud melaporkannya ke KPK. Tapi sayangnya meski sudah lama disampakan ke Mendikbud, belum ada progres apa-apa.
Mendikbud hati-hati mengambil sikap, karena takut diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sejatinya ketakutan tadi tidak berlebihan, karena jika Mendikbud mau melaporkan maka ujung tombak pengusutannya adalah KPK.
Selain rekomendasi tadi, Haryono juga mengatakan ada masukan untuk pemecatan pegawai di bidang kebudayaan mulai eselon 1 dan di bawahnya. "Unsur pidananya sangat jelas," tandasnya.
Ketika ditanya apakah rekomendasi itu juga menyasar Wamendikbud Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti, Haryono hanya tertawa. "Biar nanti pak Menteri yang memaparkan."
Haryono mengatakan jika pemeriksaan keuangan bidang kebudayaan ini beda dengan investigasi unas. Dia mengatakan jika tim Itjen sejak awal diminta mendampingi bidang kebudayaan. Sebab bidang ini adalah limpahan dari Kementerian Pariwisata.
"Pencegahan supaya tidak main-main anggaran, sampai pembuatan RKA-KL sudah kita lakukan untuk bidang kebudayaan," paparnya.
Plt Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Kacung Marijan mengatakan, tidak ada salahnya even-even kebudayaan digarap EO. Asalkan tendernya berjalan dengan benar dan tidk boleh diintervensi. "Seperti proyek konstruksi yang garap kan kontraktor, bukan pegawai Kemendikbud. Even juga gitu, boleh digara EO," ujar guru besar Universitas Airlangga itu.
Kacung mengatakan saat ditugasi jadi Dirjen Kebudayaan, langsung mendapat tugas penting dari Mendikbud. Yakni menata manajemen bidang kebudayaan. Awal menjadi dirjen pada akhir November, Kacung mengatakan memang hanya 10 persen even ditempatnya yang digarap internal Kemendikbud. Sisanya jadi bancakan EO. "Pegawai bidang kebudayaan ini terbatas. Cuma 50-an orang per direktorat," ujarnya.
Nah mulai tahun ini, Kacung menata lagi urusan even. Dia mengatakan akan memperbanyak keterlibatan Kemendikbud dalam setiap event. Perbandingan ideal adalah 50:50, separuh dilelang ke EO dan separuh lagi digarap swakelola internal Kemendikbud. Kacung menegaskan prinsip efektivitas dan efisiensi tetap diutamakan.
"Bisa jadi kalau digarap EO lebih efektif dan efisien, atau sebaliknya juga bisa," katanya.
Kacung mengatakan pagu bidang kebudayaan di APBN 2013 sebesar Rp 2,113 trilun. Dimana Rp 102 miliar diantaranya masih diblokir. Kacung mengatakan untuk menggarap even kebudayaan, harus klop antara substansi dan administrasi. "Saya selalu menekankan kepada seluruh pegawai bidang kebudayaan, untuk mejaga komitmen supaya selamat dunia dan akherat," ujar Kacung.
Ketua Divisi Monitoring ICW Febri Hendri mengatakan, jika niat mundur Haryono tidak perlu tunggu surat dari masyarakat. "Untuk kebaikan Haryono, kami sudah menyampaikan ke media supaya dia mundur. Baik kami ulangi lagi," tandasnya.
ICW mendesak Haryono mundur sebagai Irjen, untuk menyatakan bahwa korupsi di Kemendibud sudah akut. Tidak bisa dibersihkan oleh irjen, sehingga membutuhkan komitmen politik Presiden untuk mengatasinya. "Kementerian yang masih korup, berarti pemimpinnya gagal. Kalau gagal (menterinya) dicopot," ujarnya. (wan)
Sinyal pengunduran diri ini merupakan respon suara masyarakat, yang lebih dulu memintanya mundur sebagai Irjen. Alasannya adalah, sejumlah rekomendasi keluaran tim Itjen mandul setelah disampaikan ke Mendikbud Mohammad Nuh.
"Saya senang sekali jika ada yang meminta mundur. Saya tunggu jika ada pihak yang melayangkan surat supaya saya mundur," katanya kemarin. Dengan surat tadi, Haryono mengatakan akan dijakan penguat niatan mundurnya.
Haryono menegaskan bahwa dirinya selama ini habis-habisan mencegah praktek korupsi di Kemendikbud. Namun masih saja banyak celah yang dipakai untuk menyiasati pantauan Itjen.
"Mereka semakin pintar-pintar," kata dia. Sehing dibutuhkan tekad kuat untuk menghilangkan budaya korup di Kemendikbud.
Selain urusan investigasi ujian nasional (unas) dan pemecatan sejumlah rektor PTN, Haryono ternyata telah melayangkan rekomendasi lain kepada Mendikbud. Yakni rekomendasi pencopotan sejumlah pejabat tinggi Kemendikbud di bidang kebudayaan. Rekomendasi ini keluar setelah mereka mencium ada praktek korupsi di Ditjen Kebudayaan.
Dugaan ini muncul setelah tim Itjen memeriksam APBN-P 2012 Ditjen Kebudayaan senilai Rp 700 miliar. Dugaan pidana muncul dari penentuan EO (event organizer) pemenang tender even-even kebudayaan.
"Intervensinya kuat sekali dalam mengatur pemenang tender," kata dia. Menurut Haryono, agenda bidan kebudayaan APBN-P 2012 banyak sekali. Kucurangan tender ini kabarnya berpotensi merugikan negara puluhan miliar.
Haryono mengatakan jika rekomendasi atas dugaan korupsi ini banyak sekali. Termasuk meminta Mendikbud melaporkannya ke KPK. Tapi sayangnya meski sudah lama disampakan ke Mendikbud, belum ada progres apa-apa.
Mendikbud hati-hati mengambil sikap, karena takut diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sejatinya ketakutan tadi tidak berlebihan, karena jika Mendikbud mau melaporkan maka ujung tombak pengusutannya adalah KPK.
Selain rekomendasi tadi, Haryono juga mengatakan ada masukan untuk pemecatan pegawai di bidang kebudayaan mulai eselon 1 dan di bawahnya. "Unsur pidananya sangat jelas," tandasnya.
Ketika ditanya apakah rekomendasi itu juga menyasar Wamendikbud Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti, Haryono hanya tertawa. "Biar nanti pak Menteri yang memaparkan."
Haryono mengatakan jika pemeriksaan keuangan bidang kebudayaan ini beda dengan investigasi unas. Dia mengatakan jika tim Itjen sejak awal diminta mendampingi bidang kebudayaan. Sebab bidang ini adalah limpahan dari Kementerian Pariwisata.
"Pencegahan supaya tidak main-main anggaran, sampai pembuatan RKA-KL sudah kita lakukan untuk bidang kebudayaan," paparnya.
Plt Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Kacung Marijan mengatakan, tidak ada salahnya even-even kebudayaan digarap EO. Asalkan tendernya berjalan dengan benar dan tidk boleh diintervensi. "Seperti proyek konstruksi yang garap kan kontraktor, bukan pegawai Kemendikbud. Even juga gitu, boleh digara EO," ujar guru besar Universitas Airlangga itu.
Kacung mengatakan saat ditugasi jadi Dirjen Kebudayaan, langsung mendapat tugas penting dari Mendikbud. Yakni menata manajemen bidang kebudayaan. Awal menjadi dirjen pada akhir November, Kacung mengatakan memang hanya 10 persen even ditempatnya yang digarap internal Kemendikbud. Sisanya jadi bancakan EO. "Pegawai bidang kebudayaan ini terbatas. Cuma 50-an orang per direktorat," ujarnya.
Nah mulai tahun ini, Kacung menata lagi urusan even. Dia mengatakan akan memperbanyak keterlibatan Kemendikbud dalam setiap event. Perbandingan ideal adalah 50:50, separuh dilelang ke EO dan separuh lagi digarap swakelola internal Kemendikbud. Kacung menegaskan prinsip efektivitas dan efisiensi tetap diutamakan.
"Bisa jadi kalau digarap EO lebih efektif dan efisien, atau sebaliknya juga bisa," katanya.
Kacung mengatakan pagu bidang kebudayaan di APBN 2013 sebesar Rp 2,113 trilun. Dimana Rp 102 miliar diantaranya masih diblokir. Kacung mengatakan untuk menggarap even kebudayaan, harus klop antara substansi dan administrasi. "Saya selalu menekankan kepada seluruh pegawai bidang kebudayaan, untuk mejaga komitmen supaya selamat dunia dan akherat," ujar Kacung.
Ketua Divisi Monitoring ICW Febri Hendri mengatakan, jika niat mundur Haryono tidak perlu tunggu surat dari masyarakat. "Untuk kebaikan Haryono, kami sudah menyampaikan ke media supaya dia mundur. Baik kami ulangi lagi," tandasnya.
ICW mendesak Haryono mundur sebagai Irjen, untuk menyatakan bahwa korupsi di Kemendibud sudah akut. Tidak bisa dibersihkan oleh irjen, sehingga membutuhkan komitmen politik Presiden untuk mengatasinya. "Kementerian yang masih korup, berarti pemimpinnya gagal. Kalau gagal (menterinya) dicopot," ujarnya. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengganti UN SD Belum Diputuskan
Redaktur : Tim Redaksi