jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati pangan dari Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menyayangkan soal penetapan harga pembelian untuk gabah dan beras terbaru yang mulai berlaku 27 Februari 2023.
Pasalnya, kata Irma dalam proses penentuan itu tidak melibatkan pihak Kementerian Pertanian (Kementan).
BACA JUGA: Sambut Ramadan, Kementan Pastikan Stok Bawang Merah di Grobogan Aman
Menurutnya, penetapan tersebut secara tidak langsung memiliki dampak buruk terhadap kondisi petani dan produksi yang secara kewenangan ada di Kementan.
"Selama ini tidak pernah pemerintah tetapkan harga tertinggi. Namun, HET harganya terendah. Jelas ini dampak buruk terhadap petani kita. Karena itu saya menyayangkan kenapa tidak melibatkan Kementan sih dalam mengambil suatu keputusan," kara Irma dalam keterangannya, Selasa (28/2)
BACA JUGA: Kementan Kawal Pasokan Bawang Merah Jelang Ramadan, Ada Kabar Baik dari Tegal
Menurutnya, kenaikan harga gabah yang terjadi saat ini bisa dibilang wajar karena pada saat produksi petani mengeluarkan biaya tambahan akibat kenaikan BBM yang berdampak pada naiknya harga pupuk.
Namun, pemerintah melalui Kementan harus tetap menjamin ketersediaan pupuk berlimpah.
Bagi Irma, penetapan harga tersebut membuat para petani terus mengalami kerugian besar.
Seharusnya, kata Irma, yang diatur Bappenas ialah harga beras konsumen, bukan harga gabah.
"Saat ini, petani menjerit. Apalagi di tengah panen raya, Bulog malah import beras, kondisi ini menyebabkan gabah petani tidak terserap dan mau tidak mau mereka harus menjual dengan harga terendah," lanjutnya.
Akibatnya, jelas Irma, petani akan mengalami kerugian sehingga mungkin petani tidak mampu berproduksi lagi.
"Terus terang saya curiga jangan-jangan ini disengaja agar petani tidak mampu bersaing dengan harga beras impor dan akhirnya Bulog punya alasan untuk impor dengan argumen menjaga harga beras tidak naik," pungkas Irma.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan beras jelang puasa dan lebaran mendatang dalam posisi aman.
Kepastian tersebut mengacu pada laporan petani, data BPS, dan data standing crop citra satelit serta pantauan langsung di sejumlah sentra padi.
Berdasarkan data yang ada, panen raaya Februari 2023 sudah mencapai 1 juta hektare dan Maret 2023 mencapai 1,9 juta hektare.
Terpisah, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henri Saragih juga menyayangkan kebijakan penetapan harga batas atas pembelian gabah dan beras.
Menurut dia, kebijakan tersebut hanya merunyamkan petani karena harga yang ada saat ini tidak sesuai dengan biaya produksi.
Selain itu, kata Henri, kebijakan tersebut hanya menguntungkan korporasi yang bergerak di bidang perberasan karena pada dasarnya para pedagang akan menjual beras di pasar premium.
"Korporasi dapat membeli beras dengan harga murah dan menjualnya di pasar premium," kata Henri.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra