"Peringkat 60 lebih rendah dibanding China di posisi 36, India di urutan 40, Thailand di nomor 57, Papua New Geuni menempati 59. Bahkan dari sebuah negara baru seperti Timor Leste di urutan 42," kata Irman Gusman dalam acara buka puasa bersama, di kediaman dinas Ketua DPD, Jakarta, Jumat (3/8).
Indikator yang dipakai menurut Irman, adalah pluralisme dan pemilu, fungsi pemerintahan, kebebasan sipil, partisipasi dan budaya politik.
Artinya, demokrasi yang kita tumbuhkan masih sebatas demokrasi demokrasi prosedural. Belum sampai pada praktek yang substansif karena masih lemahnya proses check and balances antara cabang-cabang kekuasaan negara, fungsi-fungsi kelembagaan negara yang belum berjalan maksimal sesuai kewenangan yang dimilikinya.
"Masih banyak penyimpangan kekuasaan yang dilakukan para elit politik," tegas senator asal Sumatera Barat itu.
Akibatnya kita terancam sebagai salah satu negara gagal, failed state. "The Fund for Peace memasukan Indonesia dalam kategori negara menuju gagal," imbuh Irman.
Indikator mengukur negara gagal yang mereka pakai adalah semakin rendahnya legitimasi negara karena merosotnya kredibilitas di mata rakyat, lemahnya pemenuhan ekonomi masyarakat oleh negara dan kekerasan politik sosial yang merajalela serta tingkat korupsi yang kronis serta lemahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara negara maupun antarsesama masyarakat, ungkap Irman Gusman.
"Bahkan Global Democracy Index meletakan Indonesia masuk dalam kategori High Warning dengan asumsi semakin tinggi peringkat sebuah negara, semakin besar ancaman negara bersangkutan gagal," tegas Irman.
Meski demikian menurut Irman Gusman, sebagai sebuah bangsa kita harus tetap optimis dalam menatap masa depan. Suara-suara pesimis harus dianggap sebagai kritik dan pemacu kita dalam menyelesaikan berbagai masalah.
"Untuk itu kita harus punya keyakinan , there are no underdeveloped countries, there are under managed countries. Yang harus kita perbaiki adalah cara kita mengelola negara ini," ujar Ketua DPD.
Kata Irman, bangsa ini membutuhkan kerjasama seluruh stakeholder dalam kapasitasnya masing-masing agar Indonesia tidak menjadi negara gagal. Fungsi birokrasi harus berjalan dengan maksimal dalam memberikan pelayanan publik yang murah, cepat dan berkualitas kepada masyarakat.
"Birokrasi jangan menjadi birokrasi rente, tetapi harus menjalankan fungsinya sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," tegas dia.
Beringkat peringkat tertinggi di tempati oleh Somalia (1), Kongo (2) dan Sudan (3). Peringkat indonesia lebih tinggi dibanding negara Asean seperti Singapore (157), Malaysia (110) dan Thailand (84).
Sedangkan diantara negara-negara BRIC, peringkat Indonesia lebih tinggi dari China (76), India (78), Rusia (83) dan Brazil (123). (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kampanye SARA Karena Dibolehkan Jimly
Redaktur : Tim Redaksi