Hal tersebut diakatakan Irman Gusman dalam Sidang Paripurna Istimewa DPD memperingati delapan tahun keberadaan DPD di Indonesia, di gedung Nusantara V, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (1/10).
Tidak selektifnya kebijakan impor barang-barang ekonomi dan terjadinya pembiaran atas eksploitasi sumberdaya alam lanjut senator asal Sumatera Barat (Sumbar) itu dalam kenyataannya hanya dinikmati oleh sebagian kecil penyelenggara negara dan pemilik modal.
"Pengambil kebijakan di negeri ini sepertinya menikmati suasana yang terjadi saat ini. Padahal impor yang tidak selektif dan eksploitasi yang tidak terkontrol itu bertentangan dengan Pancasila," tegas Irman Gusman.
Selain itu, Ketua DPD juga mengkritisi sikap pemerintah yang dia nilai belum berpihak kepada buruh karena masih saja memperdebatkan masalah out sourching di hampir seluruh industri di Indonesia.
"Out sourching mestinya tidak perlu diperdebatkan lagi karena tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi buruh dan kondisi perekonomian Indonesia. Kebutuhan jutaan para buruh sudah jelas, hapus out sourching dan keputusan pemerintah harus memberikan kesejahteraan bagi para buruh," ungkap Irman Gusman.
Terakhir, Irman Gusman juga menyindir sistem politik yang dirancang oleh DPR karena sudah ke luar dari amanat konstitusi dasar yang memerintahkan perlunya dibangun sistem check and balanced di legislatif. "Akibat tidak jalannya check and balanced di parlemen, rakyatlah yang jadi korban," tegas dia. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hindari Figur Bermasalah jadi Calon Kepala Daerah
Redaktur : Tim Redaksi