Irman Yasin Limpo Siap Membuat Terobosan untuk Warga Kota Makassar

Kamis, 27 Agustus 2020 – 12:11 WIB
Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun. Foto: Tim Irman Yasin Limpo

jpnn.com, MAKASSAR - Bakal calon wali kota Makassar Irman 'None' Yasin Limpo siap membuat terobosan jika terpilih memimpin Kota Makassar.

Salah satu terobosan yang bakal dilakukan yakni pelayanan administrasi kependudukan.

BACA JUGA: Rekapitulasi Suara Pilkada Kota Makassar Harus Transparan

None mengaku prihatin melihat warga Makassar harus antre berjam-jam di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus administrasi kependudukan.

Kondisi ini, kata dia, karena layanan administrasi kependudukan masih terpusat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BACA JUGA: Bidan Cantik Live Tanpa Busana di Medsos untuk Mencari Uang, Berapa yang Didapat?

Menurut None, sudah saatnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Persoalan administrasi kependudukan, mereka seharusnya bisa mendapatkannya paling tidak satu kilometer saja dari tempat tinggal mereka.

"Pemerintah itu hakekatnya melayani masyarakat. Kita mau, pelayanan itu mudah, ramah, dan dekat ke masyarakat. Jadi tidak melulu terpusat di dinas," kata None lewat keterangannya, Kamis (27/8).

Ia mengungkapkan, sudah saatnya dilakukan pelimpahan kewenangan di tingkat RT. Tentunya, tetap terintegrasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Tidak perlu lagi antre berjam-jam, datang jam 7 pagi, atau izin di tempat kerja satu hari untuk urus KTP. Pelayanan sudah dekat ke masyarakat," ujarnya.

None mengaku banyak menerima keluhan dari warga terkait pelayanan administrasi kependudukan.

"Kita harus memastikan, semua warga tak terkecuali, bisa mengakses pelayanan yang disiapkan oleh pemerintah," imbuhnya.

Sementara, salah seorang warga Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Mansyur, mengungkapkan, hingga saat ini ia masih menggunakan surat keterangan atau suket. KTP elektroniknya belum ia terima, dengan alasan blanko habis.

Mansyur juga mengeluhkan layanan administrasi kependudukan yang cukup ribet. Harus antri berjam-jam, sehingga harus izin di tempatnya bekerja untuk mengurus KTP.

"Kalau urus KTP, KK, harus izin di tempat kerja. Karena antrenya berjam-jam. Ada yang sudah datang sebelum jam tujuh pagi. Jadi memang, pemimpin harus pikirkan ini," ujar Mansyur. (rhs/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler