JAKARTA - Hari ini Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang digaungkan pertama kali pada 10 Januari 1966, memasuki usia ke-46. Meski demikian, tiga isi Tritura itu dianggap tetap sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.
Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, menyatakan bahwa Tritura yang berisi tuntutan pembubaran PKI, pembubaran Kabinet 100 Menteri, serta tuntutan agar harga-harga turun, masih tetap relevan. Noorsy mengatakan bahwa tuntutan tentang pembubaran PKI dalam Tritura, untuk saat ini bisa disetarakan dengan gugatan terhadap kebijakan liberalisasi di segala sektor ekonomi.
Dijelaskannya, dengan belajar dari krisis ekonomi 2008 dan 2011 jelas sekali bahwa prinsip ekonomi yang berpijak pada paham liberal dan bersandar pada kekuatan dan gerakan korporasi (korporatokrasi) berhasil dikalahkan oleh kekuatan dan gerakan negara yang ditampilkan oleh BUMN. Tuntutan pembubaran pemikiran ekonomi liberal ini juga muncul di AS melalui pendudukan pasar modal.
"Di Indonesia tuntutan pembubaran hal ini dinyatakan dengan hapuskan neoliberal dan singkirkan para komprador. Tuntutan ini bisa dipahami karena penerapan kebijakan neoliberal bertentangan dengan ekonomi konstitusi," kata Noorsy dalam keterangannya kepada JPNN, Selasa (10/1).
Bagaimana dengan tuntutan pembubaran Kabinet 100 Menteri? Mantan anggota DPR RI yang dikenal kritis itu menilai tambahan jabatan Wakil Menteri, pembentukan berbagai satuan tugas (Satgas), dewan atau komisi, menunjukkan unit organisasi pemerintahan tidak efektif lagi dalam bekerja.
Sementara terkait tuntutan ketiga Tritura tentang penurunan harga, sampai saat ini tetap mengena di hati masyarakat. Noorsy membeberkan, daya beli masyarakat semakin rendah. Di sisi lain, perekonomian nasional justru semakin terjajah. "Ini juga yang menyebabkan relevannya Tritura," ulasnya.
Noorsy pun menmperkirakan tuntutan sebagaimana halnya Tritura bakal kembali terlulang jika pemerintahan SBY-Boediono ternyata gagal merealisasikan janji saat kampanye Pilpres 009 silam. "Rasanya dalam waktu dekat, tuntutan itu akan muncul ke permukaan dan Pemerintah yang tidak tegas akan bingung bagaimana merealisasikannya. Sebab janji kampanye 2004 saja tidak terpenuhi, apalagi 15 janji kampanye 2009," ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditahan Kejaksaan, Pamen Polri Minta Didoakan
Redaktur : Tim Redaksi