jpnn.com - JAKARTA - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia (UII), Masnur Marzuki, mengatakan, islah dua kubu di Partai Partai Golkar demi mengikuti Pilkada dinilai langkah pragmatis.
Apalagi sengketa kepengurusan masih berlanjut di pengadilan. Islah baru bisa benar-benar terwujud apabila dua kubu mengakui putusan PTUN.
"Saya kira kalau diibaratkan perang, kedua kubu hanya gencatan senjata alias berhenti sejenak bertempur demi mencapai tujuan jangka pendek yakni, Pilkada. Islah ini sungguh aneh, sebab proses hukum jalan terus," tukasnya, jelasnya.
Sejatinya, Masnur justru memuji langkah Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang bersedia mengupayakan islah dua kubu pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut. Dia pun berharap kisruh Partai Golkar benar-benar bisa berakhir.
"Demi kebaikan bersama, upaya JK itu saya kira patut dipuji, sebab selama ini sudah banyak tokoh senior Golkar yang mencoba namun selalu kandas. Mudah-mudahan ini bukan islah palsu namun islah yang menuntaskan polemik Golkar," tukasnya.
Selain itu, Masnur juga mengkritik langkah abu-abu pemerintah dalam menyikapi usulan revisi UU Pilkada. Sebagaimana diketahui, pimpinan DPR telah menemui Presiden Jokowi untuk mengomunikasikan usulan sebagian besar fraksi di DPR yang menginginkan perlunya revisi UU Pilkada.
"Sepertinya memang ada strategi 'delayed' agar revisi molor dan akhirnya kepentingan mengakomodir dualisme kepengurusan parpol menemui jalan buntu," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPP Golkar kubu Ical, Tantowi Yahya, menegaskan, partai beringin itu akan berupaya sekuat tenaga ikut Pilkada. Perdamaian adalah salah satu jalan. "Pokoknya Golkar ikut Pilkada dengan mengacu pada UU Parpol, PKPU, dan Putusan PTUN," singkatnya. (aen/sam/jpnn)
BACA JUGA: Islah Golkar Khusus Pilkada Berpotensi Munculkan Konflik Baru
BACA JUGA: Banyak Masalah dalam Sistem Perberasan
BACA JUGA: Yang Lembek itu Justru Beras Asli
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Penjelasan Kapolri soal Beras Plastik
Redaktur : Tim Redaksi