JAKARTA - Tidak ada materi substansial mengenai hak-hak DPR yang diubah dari UU MD3 dalam Kesepakatan damai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Kesepakatan hanya melakukan perbaikan pada beberapa pasal yang dianggap pengulangan.
Begitu kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa usai menggelar pertemuan antara perwakilan KIH dan KMP di kediamannya, Kompleks Golf Mansion, Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (15/11).
Menurutnya, terdapat salah tafsir terhadap keinginan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) soal hak-hak DPR. KIH tidak berniat menghapus hak-hak itu, melainkan hanya menghilangkan pengulangan pasal dengan isi yang sama dalam UU MD3.
"Jadi kita secara substansial, hak interpelasi itu adalah hak yang melekat dalam UUD 1945, menyebut itu hak interpelasi, angket dan hak menyatakan pendapat. Ini diatur dalam pasal tersendiri tidak ada pasal lain soal hak itu," ungkapnya.
Pasal tersendiri yang sudah mengatur soal hak-hak DPR itu, lanjut Hatta, tertuang dalam pasal 79. Pasal itu disebut sebagai hak dewan yang kemudian terjabar jelas dalam ayat 194 sampai dengan ayat 227.
Sementara pasal 98 ayat 6 yang menyatakan bahwa keputusan DPR bersifat mengikat tetap dipertahankan. Alasannya, parlemen tidak akan berfungsi jika pasal ini dihilangkan. Sedangkan bagian yang dihapus hanya pengulangan kata interpelasi dalam pasal tersebut.
"Di sini (Pasal 98) ada dikatakan bahwa kalau tidak melaksanakan maka DPR bisa mengusulkan penggunaan interpelasi, itu dihilangkan karena sudah diatur di pasal sebelumnya (Pasal 79)," jabarnya.
"Kalau mengulang ya dihilangkan," demikian Hatta. (ian/rmol)
BACA JUGA: Pramono Anung: Tidak Ada Lagi KIH dan KMP
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hatta: KIH Hanya Ingin Hilangkan Pengulangan Pasal
Redaktur : Tim Redaksi