jpnn.com - jpnn.com -Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan segera dibentuknya panitia seleksi (pansel) calon hakim konstitusi untuk mencari pengganti Patrialis Akbar.
Hanya saja, presiden hingga kini belum menerima surat resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK), terkait pengajuan pemberhentian hakim konstitusi yang kini berstatus tersangka dugaan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Penyuap Patrialis Akbar Izin No Comment
"Sampai hari ini belum menerima (surat MK), tapi presiden sudah meminta kami semua terutama yang menjadi pembantu beliau agar pansel MK dilakukan secara terbuka," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Istana Bogor, Selasa (31/1).
Prinsip transparansi itu, kata Pramono, belajar dari pengalaman penunjukan Patrialis. Diketahui, mantan Menkumham tersebut merupakan orang pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu.
BACA JUGA: IPHI Sebut Perempuan Bersama Patrialis Itu Adalah...
"Belajar dari penunjukan Pak Patrialis jangan terulang kembali, sehingga partisipasi publik itu dilibatkan sehingga mudah-mudahan dengan adanya pansel dan partisipasi publik dilibatkan bisa didapat calon hakim MK yang baik," jelasnya.
Saat ditanya apakah proses pansel akan memakan waktu lama, politikus PDI Perjuangan ini mengatakan bakal sangat cepat.
BACA JUGA: Pedas, Fahri Hamzah Mengkritik OTT KPK ke Patrialis
"Kami ingin segera karena Pak Patrialis sudah mengundurkan diri, dan pansel segera dibentuk kemudian juga tidak ada lagi halangan yang penting mekanismenya dilakukan dengan transparan, melibatkan publik," pungkas Pramono. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Dua Penyuap Patrialis
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam