JAKARTA - Isu reshuffle ketiga menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menguat menyusul penolakan partai dakwah itu terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Terkini, Istana mengisyaratkan akan mengevaluasi tiga jatah menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan ada kemungkinan untuk me-reshuffle ketiga menteri tersebut apalagi Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan hal tersebut. "Itu prerogatif presiden. Saya tidak bisa bicara peluang. (Tapi) kemungkinan itu selalu ada," tutur Julian di kompleks Istana Negara, Jakarta, (21/6).
Tiga menteri dari PKS yang dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), Suswono (Menteri Pertanian) dan Salim Segaf Al Jufri (Menteri Sosial)
Julian juga kembali menegaskan, sikap PKS yang menolak kenaikan BBM jelas bertentangan dengan sikap Setgab partai koalisi pemerintah. Padahal, yang dibahas dan diputuskan adalah kebijakan yang strategis. Karena itu, lanjut Julian, pada hakekatnya, keberadaan PKS di koalisi pun telah berakhir.
"Dalam koalisi jelas, bahwa ada semangat kebersamaan dan semua partai politik dalam koalisi. Jadi khusus tentang kebijakan strategis, semua partai koalisi wajib menjaga kebersamaan. Jadi kalau partai yang tidak mendukung, terbuka bagi mereka untuk mengundurkan diri maka keberadaan partai itu selesai," kata Julian.
Di kesempatan yang sama, Seskab Dipo Alam mengaku belum menerima laporan apapun terkait kemungkinan pengunduran diri menteri-menteri PKS. Namun, dia tidak membantah ada proses yang sedang dilakukan terkait ketiga menteri tersebut.
"Belum tahu. Saya belum dengar dan saya belum terima (laporan). Ini kan masih dalam proses," kata Dipo.
Namun, Dipo memastikan, jika nantinya ketiga menteri tersebut memang keluar dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, mereka akan diganti secepatnya. Menurut dia, keputusan untuk keluar dari KIB II adalah hak masing-masing menteri.
Di bagian lain, kedua menteri PKS, Menkominfo Tifatul Sembiring dan Mensos Salim Segaf mengaku belum menerima arahan dari partainya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Namun, seperti yang pernah diungkapkan, keduanya siap mundur jika memang dicopot oleh Presiden SBY.
"Sampai hari ini belum saya dengar (dari PKS). Kami menteri-menteri ini siap saja. Kalau dicopot, kita siap," ujar Salim.
Meski begitu, Salim memastikan ketegangan antara koalisi dan partainya tidak sampai mempengaruhi kinerjanya sebagai menteri. Apalagi, kementerian yang dipimpinnya bertanggung jawab penuh atas beberapa program kompensasi setelah kenaikan harga BBM, seperti raskin, PKH dan BLSM.
"Menteri-menterinya bagus (hubungan menteri PKS dan Presiden). Kerjanya bagus. Kerja kemensos bagus juga kan" sambungnya.
Hal yang sama diungkap Tifatul. Ia menegaskan PKS tidak memberikan arahan apapun. "Sejauh ini belum ada,"kata Tifatul. (flo/jpnn)
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan ada kemungkinan untuk me-reshuffle ketiga menteri tersebut apalagi Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan hal tersebut. "Itu prerogatif presiden. Saya tidak bisa bicara peluang. (Tapi) kemungkinan itu selalu ada," tutur Julian di kompleks Istana Negara, Jakarta, (21/6).
Tiga menteri dari PKS yang dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), Suswono (Menteri Pertanian) dan Salim Segaf Al Jufri (Menteri Sosial)
Julian juga kembali menegaskan, sikap PKS yang menolak kenaikan BBM jelas bertentangan dengan sikap Setgab partai koalisi pemerintah. Padahal, yang dibahas dan diputuskan adalah kebijakan yang strategis. Karena itu, lanjut Julian, pada hakekatnya, keberadaan PKS di koalisi pun telah berakhir.
"Dalam koalisi jelas, bahwa ada semangat kebersamaan dan semua partai politik dalam koalisi. Jadi khusus tentang kebijakan strategis, semua partai koalisi wajib menjaga kebersamaan. Jadi kalau partai yang tidak mendukung, terbuka bagi mereka untuk mengundurkan diri maka keberadaan partai itu selesai," kata Julian.
Di kesempatan yang sama, Seskab Dipo Alam mengaku belum menerima laporan apapun terkait kemungkinan pengunduran diri menteri-menteri PKS. Namun, dia tidak membantah ada proses yang sedang dilakukan terkait ketiga menteri tersebut.
"Belum tahu. Saya belum dengar dan saya belum terima (laporan). Ini kan masih dalam proses," kata Dipo.
Namun, Dipo memastikan, jika nantinya ketiga menteri tersebut memang keluar dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, mereka akan diganti secepatnya. Menurut dia, keputusan untuk keluar dari KIB II adalah hak masing-masing menteri.
Di bagian lain, kedua menteri PKS, Menkominfo Tifatul Sembiring dan Mensos Salim Segaf mengaku belum menerima arahan dari partainya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Namun, seperti yang pernah diungkapkan, keduanya siap mundur jika memang dicopot oleh Presiden SBY.
"Sampai hari ini belum saya dengar (dari PKS). Kami menteri-menteri ini siap saja. Kalau dicopot, kita siap," ujar Salim.
Meski begitu, Salim memastikan ketegangan antara koalisi dan partainya tidak sampai mempengaruhi kinerjanya sebagai menteri. Apalagi, kementerian yang dipimpinnya bertanggung jawab penuh atas beberapa program kompensasi setelah kenaikan harga BBM, seperti raskin, PKH dan BLSM.
"Menteri-menterinya bagus (hubungan menteri PKS dan Presiden). Kerjanya bagus. Kerja kemensos bagus juga kan" sambungnya.
Hal yang sama diungkap Tifatul. Ia menegaskan PKS tidak memberikan arahan apapun. "Sejauh ini belum ada,"kata Tifatul. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kena Asap Kebakaran, Singapura Juga Harus Sadari Kesalahan
Redaktur : Tim Redaksi