jpnn.com, JAKARTA - Istana Kepresidenan menyampaikan pernyataan keras merespons pembunuhan 31 pekerja PT Istaka Karya oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam keterangan resminya pada Rabu (5/12), menyatakan bahwa yang terjadi di Nduga, merupakan aksi terorisme.
BACA JUGA: 31 Pekerja Ditembak Mati, Neta: Jokowi Harus Minta Maaf
"Untuk itu, kami mengutuk atas peristiwa ini. Ini bukan sekadar dilakukan oleh aksi kelompok kriminal bersenjata, tapi ini sudah aksi-aksi boleh saya katakan sebuah gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka)," tegas Moeldoko.
Karena itu dia meminta jangan ada standar ganda dalam melihat peritiwa tersebut. Sebab, sangat tidak imbang ketika terjadi sebuah peristiwa kecil yang dijalankan aparat di Papua, dieksploitasi besar-besaran. Tapi di saat 31 nyawa warga sipil jadi korban seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
BACA JUGA: Jumlah Pasukan TNI dan Polri Ditambah, Dikirim ke Nduga
Atas kejadian tersebut, lanjut Moeldoko, pemerintah telah mengambil langkah-langkah karena masyarakat Papua membutuhkan kenyamanan dan keamanan.
"Sehingga pemerintah dengan cepat mengirimkan kurang lebih 150 personil TNI Polri untuk segera mengembalikan situasi itu," sebut mantan Panglima TNI ini.
BACA JUGA: KKB Ancaman Serius Bagi Pembangunan di Papua
Moeldoko juga menyampaikan bahwa pembangunan di Papua harus tetap berjalan. Sebab, sudah menjadi komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan pemerataan pembangunan tanpa mengenal situasi.
"Untuk itu, walau pun kita diganggu, pemerintah tetap berjalan. Karena ini jadi kebutuhan besar masyarakat Papua, bukan sekelompok kecil orang-orang bersenjata," tegasnya.
Pihaknya juga menyebutkan bahwa TNI dan Polri akan bekerja profesional dan tidak terprovokasi dalam upaya memgembalikan situasi di Papua. Selain itu, aparat juga akan mengawal pembangunan di sana.
"Pembangunan tetap berjalan dan itu perlu dikawal. Terhadap daerah-daerah yang ternyata tidak aman maka perusahaan-perusahaan atau BUMN yang sedang bekerja perlu pengawalan TNI Polri, agar pembangunan tetap berjalan baik," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 31 Pekerja Tewas, TKN Jokowi: Beratnya Membangun Indonesia
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam