JAKARTA - Melonjaknya harga minyak dunia membuat beban APBN semakin berat. Karenanya, jika harga BBM di dalam negeri tidak dinaikkan maka justru memicu guncangan.
Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi, A. Yani Basuki menyatakan, negara bisa goncang jika kalau harga BBM tidak dinaikkan. Pasalnya, akan banyak pos anggaran yang terpotong karena dilarikan untuk menutup subsidi BBM yang terus membengkak.
“Pos pendidikan, kesehatan, bantuan rakyat miskin dan pembangunan infrastuktur akan tergerus, karena terlalu banyak anggaran yang dilarikan untuk subsidi. Itulah kenapa saya bilang negara akan goncang,” jelas Yani Basuki, usai menjadi narasumber di sebuah stasiun TV swasta di Jakarta, Selasa (13/3).
Yani menambahkan, rakyat pasti akan berteriak lebih lantang jika anggaran pendidikan, kesehatan dan pos-pos bantuan dikurangi. “Sekarang saja, anggaran pendidikan, kesehatan dan lain-lain sudah dinaikkan, tapi rakyat masih berteriak. Yang pendidikan mahal lah, biaya kesehatan mahal lah. Bagaimana jadinya kalau pos anggaran pendidikan, kesehatan dan yang lain dipotong? Rakyat pasti akan bergejolak,” tegasnya.
Yani sangat menyayangkan jika anggaran subsidi BBM saat ini tidak tepat sasaran. Sebab, hanya 30 persen rakyat miskin yang menikmati BBM bersubsidi. Sedangkan 70 persen penikmat subsidi adalah kalangan menengah ke atas pemilik kendaraan pribadi. “Ini menjadi sebuah ironi dan tidak bisa dibiarkan terus,” tambahnya.
Untuk itu, Yani mengajak seluruh elemen masyarakat baik mahasiswa, pelaku ekonomi dan para elit politik untuk melihat fakta di balik rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. “Ini semata-mata untuk mengamankan anggaran negara. Dan anggaran yang tadinya untuk subsidi bisa dialihkan untuk membantu masyarakat miskin yang paling terkena dampak kenaikan BBM,” ujarnya.
Menurutnya, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) hanyalah salah satu bentuk kompensasi kepada rakyat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM. “BLSM akan diikuti program-program lain yang bisa menopang perekonomian rakyat. Misalnya pembangunan infrasstruktur, penambahan anggaran untuk KUR dan lain sebagainya,” pungkasnya. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aziz Nilai Kasusnya Dipolitisir
Redaktur : Tim Redaksi