jpnn.com, JAKARTA - Pengamat militer Anton Aliabbas menyebut lamanya Istana mengirimkan Surpres tentang pergantian Panglima TNI tidak bisa dimaknai pemerintah era Joko Widodo atau Jokowi berupaya memperpanjang masa jabatan petinggi militer di Indonesia.
"Tidak otomatis menunjukkan gelagat perpanjangan masa pensiun Andika Perkasa," kata dia melalui keterangan persnya, Jumat (18/11).
BACA JUGA: Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Panglima TNI Pengganti Jenderal Andika, Siapa Dia?
Sebab, kata Anton, Jokowi punya pengalaman menunjuk Panglima TNI jelang pejabat sebelumnya memasuki usia pensiun.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu kemudian menyebut Jokowi selama menjabat Presiden RI sudah menunjuk tiga Jenderal sebagai Panglima TNI.
BACA JUGA: Jenderal Andika Berbagi Pengalaman di Militer, Mulai Masuk Akmil hingga Jadi Panglima TNI
Dua kali Jokowi mengajukan surpres ke DPR satu bulan sebelum Panglima TNI genap berusia 58 tahun.
Hal tersebut, kata Anton, terjadi saat Jokowi menunjuk Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan mempercayakan Hadi Tjahjanto menggantikan Gatot.
BACA JUGA: TNI Terseret Skandal Tambang Tan Paulin, Ketegasan Jenderal Andika Diapresiasi
"Sementara itu, saat Andika Perkasa menggantikan Hadi Tjahjanto, surpres dikirimkan hanya lima hari sebelum Hadi genap berusia 58 tahun," kata dia.
Dia mengatakan Jokowi pada dasarnya berhati-hati menunjuk seseorang pejabat tinggi di militer menjadi Panglima TNI apabila melihat pola sebelumnya.
Termasuk, kata dia, saat Jokowi mencari suksesor Jenderal Andika untuk di posisi Panglima TNI.
"Jokowi masih mempertimbangkan dengan matang siapa calon Panglima TNI mendatang, apakah akan memberikan kesempatan pada KSAL untuk menjadi Panglima TNI atau melanjutkan kebijakan anomali dengan menunjuk KSAD sebagai Panglima TNI," kata Anton. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan