jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan ogah berdialog soal ideologi dengan Front Pembela Islam (FPI). Hal ini ditegaskan Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8).
"Dialog? Sudah jelas, kan begitu. Enggak perlu ada dialog sepanjang oke, ikuti aturan mainnya, selesai semuanya. Apalagi yang perlu dialog," kata Moeldoko.
BACA JUGA: Yusuf Martak: Kerja Politik Selesai, GNPF Ulama, FPI, dan PA 212 tak Perlu Melebur
BACA JUGA: Bela FPI, Pentolan HTI Sebut Pemerintah Menganut Ideologi Islamofobia
Pernyataan itu disampaikannya merespons tantangan Juru Bicara FPI Slamet Maarif terhadap pemerintah untuk berdebat secara terbuka soal ideologi.
BACA JUGA: Bela FPI, Pentolan HTI Sebut Pemerintah Menganut Ideologi Islamofobia
Moeldoko justru mengajak FPI agar jangan mengembangkan ideologi selain Pancasila. Hal itu menurutnya prinsip dasar yang harus dipenuhi setiap organisasi termasuk FPI.
"Jangan mengembangkan ideologi lain, sudah itu prinsipnya. Dengan tegas FPI (nyatakan), oke ideologi saya Pancasila, selesai. Perilaku-perilaku Pancasila, selesai. Apalagi yang perlu didialogan?," tandasnya.
BACA JUGA: FPI Yakin Diksi Khilafah Nubuwwah di AD/ART Tidak jadi Masalah Buat Kemenag
Sebelumnya Slamet merasa perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi binaan Habib Rizieq Shihab itu terganjal rekomendasi Kementerian Agama.
Slamet pun meyakini hambatan itu disebabkan adannya konsep Khilafah Nubuwwah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI. Padahal, mereka sudah menjelaskan maksud konsep tersebut kepada Kemenag. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 8 Keputusan Ijtimak Ulama IV
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam