jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember nanti.
Menurut Fadjroel, pilkada dilakukan demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih.
BACA JUGA: Ketua Komisi II Masih Optimistis Pilkada 2020 Bisa Digelar di Tengah Pandemi
Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru pilkada.
"Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Karena itu, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," kata Fadjroel dalam keterangan yang diterima, Senin (21/9).
Dia menerangkan, pilkada di masa pandemi bukan mustahil.
Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi, tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
BACA JUGA: Resmi! PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda
"Pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah," jelas dia.
Di samping itu, Fadjroel menjelaskan, semua kementerian dan lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum.
BACA JUGA: Terungkap, Cuma 10 Persen yang Pengin Pilkada 2020 Dilanjutkan
"Pilkada serentak ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19," kata dia. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga