JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Melani Suharli Leimena mengatakan, citra negatif yang saat ini disandang oleh DPR merupakan salah satu kendala psikologis bagi kaum perempuan untuk terjun ke politik. Karenanya, hal itu ikut menghalangi kaum perempuan untuk ikut berlaga dalam pemilu agar terpilih menjadi wakil rakyat.
"Perilaku korup yang dilakukan sebagian kecil anggota DPR menjadi kendala psikologis kaum perempuan untuk jadi anggota DPR," kata Melani Suharli Leimena, saat Dialog Empat Pilar, bertema "Penguatan Peran Politik Perempuan, di Perpustakaan MPR, gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (18/3).
Proteksi undang-undang yang memberikan keharusan 30 persen keterwakilan perempuan di setiap daftar caleg hingga ke DPR, menurut politisi Partai Demokrat itu, ternyata belum cukup memikat perempuan untuk terjun ke dunia politik. "Undang-Undangnya menegaskan pada setiap 3 calon anggota DPR yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus ada 1 calon anggota legislatif dari unsur perempuan. Kalau hal itu tidak ada, KPU berhak menolak daftar caleg tersebut," ungkap Melani.
Ketentuan tersebut, sambung Melani, belum menjamin atau setidaknya mendorong perempuan untuk terjun ke dunia politik. Sebab, masalahnya bukan di konstitusi tapi lebih kepada citra negatif DPR sendiri.
Terlepas dari kondisi terkini tentang kecilnya rasio keterwakilan perempuan di parlemen, Melani tetap optimis angkanya bisa mendekati 30 persen. "Saya optimis, rasio keterwakilan perempuan di DPR itu akan ideal jika kita melihat tren positif yang terjadi yakni pada tahun 1999 sekitar 9 persen, 2004 sebanyak 11 persen dan 2009 keterwakilan perempuan di menjadi 18 persen," ungkap Melani. (fas/jpnn)
"Perilaku korup yang dilakukan sebagian kecil anggota DPR menjadi kendala psikologis kaum perempuan untuk jadi anggota DPR," kata Melani Suharli Leimena, saat Dialog Empat Pilar, bertema "Penguatan Peran Politik Perempuan, di Perpustakaan MPR, gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (18/3).
Proteksi undang-undang yang memberikan keharusan 30 persen keterwakilan perempuan di setiap daftar caleg hingga ke DPR, menurut politisi Partai Demokrat itu, ternyata belum cukup memikat perempuan untuk terjun ke dunia politik. "Undang-Undangnya menegaskan pada setiap 3 calon anggota DPR yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus ada 1 calon anggota legislatif dari unsur perempuan. Kalau hal itu tidak ada, KPU berhak menolak daftar caleg tersebut," ungkap Melani.
Ketentuan tersebut, sambung Melani, belum menjamin atau setidaknya mendorong perempuan untuk terjun ke dunia politik. Sebab, masalahnya bukan di konstitusi tapi lebih kepada citra negatif DPR sendiri.
Terlepas dari kondisi terkini tentang kecilnya rasio keterwakilan perempuan di parlemen, Melani tetap optimis angkanya bisa mendekati 30 persen. "Saya optimis, rasio keterwakilan perempuan di DPR itu akan ideal jika kita melihat tren positif yang terjadi yakni pada tahun 1999 sekitar 9 persen, 2004 sebanyak 11 persen dan 2009 keterwakilan perempuan di menjadi 18 persen," ungkap Melani. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PBB Lolos, PPP Ucapkan Selamat
Redaktur : Tim Redaksi