jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sejak 2020 sudah tidak disibukkan mengurus partai berlambang mercy itu.
Menyusul ditetapkannya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat di Kongres V pada Maret 2020.
BACA JUGA: Pengakuan Gadis Korban Praktik Prostitusi Online, Tarifnya Mengejutkan
"Sejak kongres Demokrat 2020 yang lalu saya tidak lagi aktif dalam kegiatan sehari-hari partai," kata SBY dalam keterangan video yang dibagikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada awak media, Rabu (24/2).
Namun, SBY mengaku tidak bisa bersikap pasif lagi di Demokrat.
BACA JUGA: SBY Tahu Masih Ada yang Bergerak di Lapangan Secara Sembunyi-sembunyi
Kali ini, SBY terpaksa turun gunung dan aktif dalam kegiatan sehari-hari Demokrat bersama pimpinan partai.
Pasalnya, diduga ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
BACA JUGA: Isu Kudeta AHY Hanya Playing Victim?
"Namun, kali ini menghadapi gerakan ini, sebagai ketua majelis tinggi partai, saya harus turun gunung."
"Dengan penuh rasa tanggung jawab dan kecintaan mendalam terhadap partai Demokrat, meskipun sebenarnya masa saya sudah lewat, saya harus berjuang bersama saudara semua," ujar SBY.
Ia menjelaskan, GPK PD ini dilakukan oleh kader dan eks kader Demokrat. SBY juga menyinggung nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam GPK PD.
Walakin, kata SBY, keterlibatan Moeldoko dalam GPK PD ini justru merugikan nama eks Panglima TNI secara politik.
"Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu dan sangat merugikan nama baik beliau," imbuhnya.
Lebih lanjut, SBY percaya, gerakan GPK PD ini tidak melibatkan para menteri kabinet Indonesia Maju seperti Mahfud MD dan Yasonna Laoly serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BIN Budi Gunawan.
"Partai Demokrat tetap percaya bahwa pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu," beber SBY.
Ia juga percaya, Presiden Jokowi tidak memiliki kaitan dengan GPK PD. Keterlibatan Moeldoko dalam GPK PD hanya mewakili individu tanpa terdapat perintah atasan.
"Saya pribadi sangat yakin bahwa yang dilakukan oleh Moeldoko di luar pengetahuan Presiden Jokowi," tegas SBY. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY: Jangan Mau Diperdaya dan Ditipu Akal Busuk Mereka
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan