jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyebutkan tuduhan monopoli bisnis di penjara jadi tudingan yang tendensius.
Menurut Arjuna, untuk menunjuk adanya monopoli perlu ada bukti yang kuat, tidak bisa asal bicara.
BACA JUGA: Gambar Ganjar Peluk Miyabi Beredar di Medsos, Mulai Perang Hoaks?
Dia menyebutkan hal itu juga harus disertai pembuktian adanya penguasaan pasar, tingginya hambatan masuk pasar, hingga homogenitas produk/layanan.
"Sebuah usaha atau bisnis bisa disebut monopoli ada syaratnya, harus disertai pembuktian baik secara structural evidence (bukti struktural) maupun conduct evidence (bukti perilaku). Jadi, tidak bisa asal nuduh", kata Arjuna dalam keterangannya, Jumat (5/5).
BACA JUGA: Polisi Buru Penyebar Hoaks Soal Korban Begal di Nagan Raya, Siap-Siap Saja!
Arjuna menyebutkan bisnis di wilayah Lapas seperti katering, koperasi dan pelatihan keterampilan sudah banyak yayasan yang sejak lama bergerak di bisnis tersebut, bukan hanya Jeera Foundation.
"Artinya pasarnya heterogen tidak bisa disebut monopoli, kecuali hanya ada satu perusahaan beserta afiliasinya yang menghegemoni pasar tersebut. Ini heterogen. Tuduhan monopoli tendensius dan berbau politik," lanjutnya.
Arjuna juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah termakan hoaks dan tuduhan bersifat personal tanpa berdasar bukti yang jelas isu. tersebut berpotensi mendeskriditkan seseorang.
Apalagi,menurut Arjuna, saat ini sedang memasuki tahun politik dan kabar hoaks seringkali digunakan untuk menjatuhkan lawan politik.
"Kalau tuduhannya monopoli silakan dibuktikan. Kan ada syaratnya. Misalnya menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar. Jangan kita bermain hoaks, bikin fitnah. Masyarakat harus jeli di tahun politik ini. Harus memverifikasi kebenaran kabar di media sosial," pungkas Arjuna.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra