jpnn.com - SERANG – Di tengah persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menyusun tahapan Pilgub 2017, kabar kurang sedap berhembus yang menggangu kinerja penyelenggara pemilu itu. Beredar informasi bahwa anggaran Pilgub Banten akan dipangkas oleh pemerintah provinsi.
“Kami menerima informasi bahwa anggaran pilgub akan dipangkas Pemprov 15 hingga 20 persen dari total kebutuhan yang kami usulkan sebesar Rp 299 miliar,” kata komisioner KPU Banten Syaeful Bahri ketika rapat penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) di Serang, Rabu (22/6).
BACA JUGA: Sekda Khawatir jika Dana Pilgub Rp 1 Triliun
Syaeful mengaku, belum menerima surat resmi dari Pemprov Banten terkait rencana pemangkasan anggaran pilgub. Namun, informasi yang beredar Pemprov hanya akan mengalokasikan Rp 100 miliar dalam APBD perubahan 2016. Padahal, ada kekurangan anggaran sebesar Rp 149 miliar.
“Dalam APBD 2016 kami sudah dianggarkan Rp 150 miliar, rencananya dalam APBD perubahan dianggarkan lagi Rp 149 miliar. Namun, informasi yang KPU terima, Pemprov memangkas Rp 49 miliar sehingga total anggaran Pilgub kemungkinan hanya Rp 250 miliar,” jelasnya.
BACA JUGA: Gerindra Baru Tahap Menyaring Balon Kada
Syaeful berharap, Pemprov Banten melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan klarifikasi terkait informasi pemangkasan anggaran Pilgub Banten. “Selama ini kami telah mempresentasekan anggaran Rp 299 miliar ke Pemprov Banten. Bila ada pemangkasan, harusnya kami diundang,” jelasnya.
Dia berharap, keputusan pemangkasan anggaran Pilgub belum resmi, sehingga KPU masih bisa memberikan penjelasan. “Sebab, pemangkasan anggaran akan berdampak pada honor PPK/PPS serta kegiatan KPU lainnya,” jelasnya.
BACA JUGA: Gelar Pasar Murah, Golkar Jual Daging Rp 80 Ribu
Ketua KPU Banten Agus Supriyatna menambahkan, pihaknya sudah meminta bagian kesekretariatan KPU untuk mengonfirmasi terkait pemangkasan anggaran pilgub. “Secara resmi, kami belum menerima keputusan terkait isu pemangkasan anggaran. Agar tidak simpang siur, kami sudah menugaskan kesekretariatan KPU menanyakan hal itu ke Biro Pemerintahan Pemprov Banten,” tegasnya.
Dijelaskan Agus, pemangkasan Rp 49 miliar tidak hanya akan mengganggu kinerja pihaknya saja. Tetapi juga proses perekrutan PPK/PPS yang akan dilakukan KPU tingkat kabupaten kota. Hal itu ada kaitannya dengan honor petugas PPK/PPS.
“Pendaftaran PPK/PPS dilakukan serentak di delapan kabupaten kota mulai 24 hingga 30 Juni dan PPS mulai 28 Juni hingga 4 Juli. Bila pemangkasan anggaran pilgub itu benar, Pemprov harus menjelaskan alasannya. Usulan KPU sebesar Rp 299 miliar sudah dihitung sejak 2015 lalu dan disesuaikan kebutuhan,” jelasnya.
Sekretaris KPU Banten Septo Kalnadi mengakui bahwa rencana pemangkasan anggaran Pilgub Banten sebesar Rp 49 miliar belum secara resmi disampaikan Pemprov Banten. Menurut Septo, baru mendapatkan informasi melalui pesan singkat dari TAPD tentang rencana pemangkasan anggaran pilgub dalam APBD perubahan 2016.
“Kami masih menunggu surat resminya, bisa saja pemangkasan itu baru rencana dan pembahasan di TAPD, belum menjadi keputusan Pemprov Banten,” ungkapnya.
Jika benar pemangkasan itu dilakukan Pemprov, kata Septo, KPU Banten akan tetap menggelar Pilgub Banten sesuai jadwal semula. Sebab anggaran yang Rp 150 miliar dari APBD Banten telah didistribusikan ke KPU kabupaten kota.
“Memang ada beberapa yang akan terkena dampak bila benar pemangkasan dilakukan Pemprov, honor PPK/PPS, kegiatan sosialisasi, dan rapat-rapat KPU harus dikurangi menyesuaikan anggaran yang ada,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Banten E Kusmayadi membantah bahwa pihaknya telah memutuskan untuk memangkas anggaran pilgub Rp 49 miliar. Menurutnya, Pemprov masih membahas dan mengkajinya sebelum dialokasikan dalam APBD perubahan 2016. “Pada prinsipnya, kami setuju dengan anggaran yang diusulkan KPU. Namun, beberapa hal sedang didalami menyusul disahkannya revisi UU Pilkada,” katanya.
Menurut Kusmayadi, keputusan resmi pemerintah akan disampaikan secara resmi pula ke KPU Banten. “Ya, namanya juga masih pembahasan, tentu saja kalau enggak melakukan efisiensi berarti melakukan penambahan anggaran. Pekan ini kami akan kembali membahasnya,” ungkapnya. (mg-12/alt/dwi/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar Pasar Murah, Golkar Jual Daging Rp 80 Ribu
Redaktur : Tim Redaksi