jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bamkostra PD) Herzaky Mahendra Putra mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Dia menyebutkan presiden bisa dan berhak melakukan reshuffle kapan pun jika diperlukan.
BACA JUGA: Jokowi Sinyalir Reshuffle Kabinet Setelah NasDem Dukung Anies
"Karena kinerja pemerintah tanggung jawab presiden, bukan menteri. Seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, tidak ada visi-misi menteri, yang ada visi-misi presiden," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (14/10).
Namun, lanjut dia, publik bisa dan berhak menilai apakah reshuffle yang dilakukan presiden itu untuk kepentingan rakyat atau upaya perbaikan kinerja kabinet agar hasil kerjanya makin terasa dan efektif.
BACA JUGA: Jokowi Sebut Selalu Ada Rencana Reshuffle, Hasto Tersenyum Lalu Tertawa
"Ataukah reshuffle hanya untuk memenuhi syahwat politik berkuasa semata yang mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan, sebagai alat tekan untuk pihak-pihak yang tidak lagi sejalan," lanjutnya.
Herzaky mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan koalisi pemerintah fokus bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023.
BACA JUGA: Wapres Blak-blakan Soal Reshuffle Kabinet, Bilang Begini
"Belum resesi global saja, kondisi rakyat Indonesia sudah susah benar saat ini. Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, tetapi penghasilan tak kunjung meningkat," jelasnya.
Karena itu, Herzaky mengingatkan Jokowi dan partai politik (parpol) pendukungnya tak menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi parpol yang mengusung capres di 2024.
"Jangan malah presiden atau para pembantunya sok-sokan mencoba mengooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol sebagai entitas berdaulat di negeri ini," ujarnya.
Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu menegaskan paksaan maupun intimidasi terhadap parpol yang mengusung capres berbeda dari harapan parpol-parpol pendukung pemerintah menunjukkan kekuasaan diatur oligarki.
"Seakan-akan negeri ini milik sendiri. Seakan-akan semuanya harus diatur oleh segelintir elite saja," ucapnya.
Herzaky berharap Jokowi dan parpol pendukungnya fokus memperbaiki persoalan rakyat hingga demokrasi yang makin tidak kondusif.
"Bukan malah sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan," katanya.
Herzaky juga menyatakan Presiden Jokowi bisa mencontoh Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya.
"Fokus mengurus negeri dan memikirkan nasib rakyat. Tidak berupaya menentukan dan mengatur siapa sebaiknya calon pengganti beliau," kata Herzaky.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan rencana perombakan kabinet atau reshuffle selalu ada.
Hal itu dikatakan Jokowi menjawab kemungkinan adanya reshuffle setelah NasDem mendeklarasikan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024.
“Rencana selalu ada,” kata Jokowi seusai meninjau proyek kereta cepat di Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10). (mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Kenny Kurnia Putra