JAKARTA - Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar mengatakan kacaunya pelaksanaan Ujian Nasional 2013 tingkat SMA yang mengganggu sosial, ekonomi hingga politik cukup dijadikan alasan untuk membenahi manajemen di kementerian yang dipimpin Mohammad Nuh itu.
Apalagi di Kemdikbud juga banyak sekali program yang harus dijalankan dengan anggaran yang begitu besar. Karena itu perlu dilakukan penataan ke depannya. Baik yang berkaitan dengan sistem maupun maupun para pejabatnya.
"Intinya harus ditata. Terkait dengan sistem, terkait dengan para pejabatnya, itu harus dibehahi, kalau tidak dibenahi ya begini-begini terus," kata Haryono menjawab JPNN, Kamis (2/5).
Dalam kasus UN yang sudah divonis bermasalah oleh Itjen dan diakui oleh Mendikbud, Haryono menyebut masih ada proses investigasi yang dilakukan, yakni terkait tender pencetakan naskah UN yang menurut sejumlah pihak terindikasi korupsi.
Bahkan untuk menelusuri dugaan itu, yang menginvestigasi bukan saja dari internal Kemdikbud melalui Itjen dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), tapi juga sudah dimasuki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri.
"Yang sudah masuk ini bukan hanya BPK. KPK, Bareskrim juga sudah. KPK sudah koordinasi. Karena memang masalah tender itu kan dugaannya berat, korupsi," ujar mantan pimpinan KPK itu.
Bahkan saat dugaan korupsi dalam tender naskah UN ini dicuatkan salah satu LSM di Jakarta, Itjen sebenarnya sudah berinisiatif mengklarifikasi dugaan itu kepada Balitbang Kemdikbud yang mengatur masalah tender tersebut.
Namun sesalnya, klarifikasi oleh pengawas internal Kemdikbud itu tidak dilayani oleh Balibtang. "Saya sudah tanyakan ke Litbang. Ada begini-begini, saya minta klarifikasi, minta penjelasan resmi, tapi kan gak pernah dijawab. Makanya saya terjunkan tim untuk memperjelas itu," beber Haryono yang masih terus mendalami dugaan kongkalikong dalam proses tender UN 2013.(fat/jpnn)
Apalagi di Kemdikbud juga banyak sekali program yang harus dijalankan dengan anggaran yang begitu besar. Karena itu perlu dilakukan penataan ke depannya. Baik yang berkaitan dengan sistem maupun maupun para pejabatnya.
"Intinya harus ditata. Terkait dengan sistem, terkait dengan para pejabatnya, itu harus dibehahi, kalau tidak dibenahi ya begini-begini terus," kata Haryono menjawab JPNN, Kamis (2/5).
Dalam kasus UN yang sudah divonis bermasalah oleh Itjen dan diakui oleh Mendikbud, Haryono menyebut masih ada proses investigasi yang dilakukan, yakni terkait tender pencetakan naskah UN yang menurut sejumlah pihak terindikasi korupsi.
Bahkan untuk menelusuri dugaan itu, yang menginvestigasi bukan saja dari internal Kemdikbud melalui Itjen dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), tapi juga sudah dimasuki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri.
"Yang sudah masuk ini bukan hanya BPK. KPK, Bareskrim juga sudah. KPK sudah koordinasi. Karena memang masalah tender itu kan dugaannya berat, korupsi," ujar mantan pimpinan KPK itu.
Bahkan saat dugaan korupsi dalam tender naskah UN ini dicuatkan salah satu LSM di Jakarta, Itjen sebenarnya sudah berinisiatif mengklarifikasi dugaan itu kepada Balitbang Kemdikbud yang mengatur masalah tender tersebut.
Namun sesalnya, klarifikasi oleh pengawas internal Kemdikbud itu tidak dilayani oleh Balibtang. "Saya sudah tanyakan ke Litbang. Ada begini-begini, saya minta klarifikasi, minta penjelasan resmi, tapi kan gak pernah dijawab. Makanya saya terjunkan tim untuk memperjelas itu," beber Haryono yang masih terus mendalami dugaan kongkalikong dalam proses tender UN 2013.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Federasi Guru Kembali Desak Penghapusan UN
Redaktur : Tim Redaksi