JAKARTA - Besaran premi penerima bantuan iuran (PBI) yang awalnya dipatok Kementerian Kesehatan Rp 22.200 per jiwa per bulan berubah lagi. Ini setelah Kementerian Keuangan menawar nominalnya menjadi Rp 15.483. Tak hanya itu modal awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harusnya Rp 2 trilun (sesuai amanat UU BPJS), ditawar Kemenkeu menjadi Rp 500 miliar. Alasannya, modal kerja PT Askes dan PT Jamsostek sudah banyak.
Langkah Kemenkeu melalui Ditjen Anggaran ini mendapat penolakan keras dari anggota Komisi IX DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX dengan Wamenkes, Ketua Umum IDI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), dan Dirjen Anggaran Kemenkeu ini, para politisi meminta premi PBI harus di atas Rp 15 ribuan.
"Kenapa ditawar-tawar lagi. Kemenkes kok tidak berani sama Kemenkeu. Kalau premi PBI hanya Rp 15 ribuan, bagaimana pelayanan kesehatan masyarakat bisa bagus," kata Arif Minardi, anggota Komisi IX dalam RDP, Senin (25/2).
Politisi PKS ini menilai pengurangan nominal PBI sangat menyakitkan masyarakat miskin. Sebab, premi PBI yang ditetapkan Kemenkes pun dirasakan masih kurang.
Senada itu Surya Chandra, anggota Komisi IX dari PDIP mengatakan, pemerintah telah melakukan pembangkangan terhadap UU. Dia menuntut Kemenkeu untuk tetap memberikan modal BPJS sebesar Rp 2 triliun.
"Jangan ditawar-tawar lagi itu, Kemenkeu harus menambah Rp 1,5 triliun lagi di APBNP. Kalau lihat Askes dan Jamsostek sudah kaya, itu uang nasabah bukan pemerintah. Jadi jangan semaunya mengurangi modal kerjanya. Negara harus tetap mengeluarkan modal awal sesuai amanat UU BPJS," tegasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masih Enggan Ungkap Pengganti Menkeu
Redaktur : Tim Redaksi