JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan, dualisme dikubu PSSI dan KPSI telah membuat liga sepakbola nasional ruwet. Jika Polri tetap nekat memberi izin bagi Kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan Liga Primer Indonesia (LPI) sama artinya Polri "bermain api". Sebab dengan begitu potensi bentrok antar suporter di kedua liga itu semakin tinggi.
"Persoalan berat yang menyelimuti sepakbola nasional, kompetisi ISL dan LPI sangat rawan terjadinya benturan dan konflik di akar rumput yang akan mengganggu stabilitas Kamtibmas," ujar Neta di Jakarta, Jumat (4/1).
Apalagi, lanjut Neta, beberapa hari belakangan ini terjadi aksi demo suporter sepakbola yang mendesak agar klub-klub segera membayar gaji pemain yang sudah tertunggak 10 bulan.
Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah, di klub-klub ISL dan LPI ada 300-an pemain asing yang tidak jelas ijin tinggal, ijin kerjanya, dan pembayaran pajaknya. "Ada 22 klub dari 36 klub yang ikut ISL dan LPI yang tidak membayar gaji pemainnya selama 2 sampai 10 bulan," ungkap Neta.
Selain itu, kata Neta, para pemain asing itu masuk ke Indonesia tanpa surat keterangan bebas HIV dan bebas Narkoba. Tragisnya hingga saat ini baru satu pemain asing yang melaporkan diri ke BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) tetang keikutsertaannya di ISL. Padahal rencananya ISL akan dimulai 5 Januari 2013 besok. "Keberadaan pemain asing ini perlu dikontrol dengan ketat oleh Pengawasan Orang Asing (POA) Polri," tegas Neta.
Neta mengingatkan, Polri harus memahami bahwa misi sepakbola nasional sangat sarat dengan semangat nasionalisme dan mengangkat harga diri bangsa. Namun, yang terjadi di jajaran elit sepakbola nasional akhir-akhir ini adalah mereka konflik berkepanjangan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. "Sehingga terjadi aksi kejahatan, yakni penipuan dalam hal pembayaran gaji pemain profesional," kata Neta.
Apa yang terjadi di sepakbola nasional ini, tambah Neta, sudah merusak mental bangsa, merusak harga diri bangsa dan bisa merusak persatuan maupun merusak stabilitas keamanan nasional. "Sebab itu IPW mengimbau Polri agar tidak mengeluarkan ijin Kompetisi ISL maupun IPL sampai gaji pemain dibayarkan oleh klub-klub, keberadaan pemain asing ditertibkan, dan dualisme kepengurusan PSSI disudahi," tukas Neta. (mrk/boy/jpnn)
"Persoalan berat yang menyelimuti sepakbola nasional, kompetisi ISL dan LPI sangat rawan terjadinya benturan dan konflik di akar rumput yang akan mengganggu stabilitas Kamtibmas," ujar Neta di Jakarta, Jumat (4/1).
Apalagi, lanjut Neta, beberapa hari belakangan ini terjadi aksi demo suporter sepakbola yang mendesak agar klub-klub segera membayar gaji pemain yang sudah tertunggak 10 bulan.
Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah, di klub-klub ISL dan LPI ada 300-an pemain asing yang tidak jelas ijin tinggal, ijin kerjanya, dan pembayaran pajaknya. "Ada 22 klub dari 36 klub yang ikut ISL dan LPI yang tidak membayar gaji pemainnya selama 2 sampai 10 bulan," ungkap Neta.
Selain itu, kata Neta, para pemain asing itu masuk ke Indonesia tanpa surat keterangan bebas HIV dan bebas Narkoba. Tragisnya hingga saat ini baru satu pemain asing yang melaporkan diri ke BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) tetang keikutsertaannya di ISL. Padahal rencananya ISL akan dimulai 5 Januari 2013 besok. "Keberadaan pemain asing ini perlu dikontrol dengan ketat oleh Pengawasan Orang Asing (POA) Polri," tegas Neta.
Neta mengingatkan, Polri harus memahami bahwa misi sepakbola nasional sangat sarat dengan semangat nasionalisme dan mengangkat harga diri bangsa. Namun, yang terjadi di jajaran elit sepakbola nasional akhir-akhir ini adalah mereka konflik berkepanjangan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. "Sehingga terjadi aksi kejahatan, yakni penipuan dalam hal pembayaran gaji pemain profesional," kata Neta.
Apa yang terjadi di sepakbola nasional ini, tambah Neta, sudah merusak mental bangsa, merusak harga diri bangsa dan bisa merusak persatuan maupun merusak stabilitas keamanan nasional. "Sebab itu IPW mengimbau Polri agar tidak mengeluarkan ijin Kompetisi ISL maupun IPL sampai gaji pemain dibayarkan oleh klub-klub, keberadaan pemain asing ditertibkan, dan dualisme kepengurusan PSSI disudahi," tukas Neta. (mrk/boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakin Kick Off ISL Tetap 5 Januari
Redaktur : Tim Redaksi