JAKARTA - Pengangkatan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai Komisaris Utama PT Jamsostek (Persero) membuat sejumlah
anggota DPR bingung. Salah satunnya, anggota Komisi IX Poempida Hidayatullah. Dia menilai posisi baru Wamen Denny janggal secara etika dan akuntabilitas publik.
“Permasalahan hukum yang dibawahi Denny sebagai wamen masih menumpuk. Kalau kemudian dia mendapatkan jabatan yang jauh berbeda dengan latar belakang keilmuanya, tentu akan jadi persoalan karena menjadi tidak masuk akal sehat,” tutur politisi Partai Golkar ini kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (22/2).
Selain itu, kata Poempida, perlu juga dipertanyakan kompetensi Denny yang tidak mempunyai pengalaman dan latar belakang manajemen keuangan. Apalagi ini bukan mengurus uang kecil, tapi triliunan rupiah, bahkan ratusan triliun rupiah. Artinya, lanjut Poempida, menjadi komut tetap butuh kemampuan memahami apa yang menjadi wilayah kerjanya.
“Yang terakhir, mudah-mudahan saya salah. Tapi secara kasat mata bisa jabatan Denny ini secara politik untuk persiapan pendanaan pemilu mendatang. Kita semua tahu Denny ada di kubu mana. Ya dalam politik semuanya apa yang tidak mungkin,” tukas Poempida mencurigai pengangkatan yang terkesan tiba-tiba itu.
Anggota Komisi VI Refrizal juga mengaku heran. ”Seperti tidak ada lagi orang yang pantas menjadi komut Jamsostek di negeri ini. Saya khawatir ada abuse of power. Di sisi lain tugas wamen itu sibuknya bukan main, ditambah lagi jadi komut. Saya tidak tahu dasar pemikirannya,” kata Refrizal.
Karenanya, Refrizal akan meminta konfirmasi kepada Menteri BUMN (Dahlan Iskan) dalam raker mendatang. “Memang tidak ada larangan, tapi secara etik, rangkap jabatan ini sulit diterima. Kalau komisaris sepertinya masih mending, tapi kalau komut sulit diterima karena tugasnya berat,” tandas politisi PKS ini. (dms)
anggota DPR bingung. Salah satunnya, anggota Komisi IX Poempida Hidayatullah. Dia menilai posisi baru Wamen Denny janggal secara etika dan akuntabilitas publik.
“Permasalahan hukum yang dibawahi Denny sebagai wamen masih menumpuk. Kalau kemudian dia mendapatkan jabatan yang jauh berbeda dengan latar belakang keilmuanya, tentu akan jadi persoalan karena menjadi tidak masuk akal sehat,” tutur politisi Partai Golkar ini kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (22/2).
Selain itu, kata Poempida, perlu juga dipertanyakan kompetensi Denny yang tidak mempunyai pengalaman dan latar belakang manajemen keuangan. Apalagi ini bukan mengurus uang kecil, tapi triliunan rupiah, bahkan ratusan triliun rupiah. Artinya, lanjut Poempida, menjadi komut tetap butuh kemampuan memahami apa yang menjadi wilayah kerjanya.
“Yang terakhir, mudah-mudahan saya salah. Tapi secara kasat mata bisa jabatan Denny ini secara politik untuk persiapan pendanaan pemilu mendatang. Kita semua tahu Denny ada di kubu mana. Ya dalam politik semuanya apa yang tidak mungkin,” tukas Poempida mencurigai pengangkatan yang terkesan tiba-tiba itu.
Anggota Komisi VI Refrizal juga mengaku heran. ”Seperti tidak ada lagi orang yang pantas menjadi komut Jamsostek di negeri ini. Saya khawatir ada abuse of power. Di sisi lain tugas wamen itu sibuknya bukan main, ditambah lagi jadi komut. Saya tidak tahu dasar pemikirannya,” kata Refrizal.
Karenanya, Refrizal akan meminta konfirmasi kepada Menteri BUMN (Dahlan Iskan) dalam raker mendatang. “Memang tidak ada larangan, tapi secara etik, rangkap jabatan ini sulit diterima. Kalau komisaris sepertinya masih mending, tapi kalau komut sulit diterima karena tugasnya berat,” tandas politisi PKS ini. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Virus Korona Mengganas di Arab Saudi
Redaktur : Tim Redaksi