JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menilai jabatan kapolri tidak tepat jika dilelang. Sebab, jabatan kapolri tidak semata-mata soal teknis kepemimpinan di kepolisian tetapi juga menyangkut kepercayaan presiden terhadap seorang calon kapolri.
Politikus Partai Gerindra itu berpendapat jabatan kapolri sangat menentukan keberhasilan penanganan keamanan dan penegakan hukum. Karena itu kapolri tidak boleh memiliki kebiasan merekayasa penyidikan suatu perkara.
Kalau itu terjadi menurut Martin, yang dipermalukan adalah presiden sebagai atasan kapolri. Sebab hanya presiden yang bisa efektif mengawasi Kapolri. Institusi lain termasuk DPR tidak bisa mengawasi kapolri dengan efektif.
"Karena itu kapolri harus orang yang dipercaya presiden, apalagi menghadapi Pemilu 2014. Sehingga tidak tepat kalau untuk jabatan kapolri diadakan lelang jabatan," ujar Martin saat dihubungi wartawan, Selasa (23/4)
Menurut Martin, lelang jabatan mungkin bisa dilakukan terhadap jabatan-jabatan lain di bawah kapolri. Namun sebelumnya konsep lelang jabatan itu harus dimatangkan dan dilakukan uji coba lebih dahulu di internal kepolisian.
Sebab diakui Martin, konsep lelang jabatan dapat mengurangi secara radikal penyetoran upeti kepada atasan untuk memperoleh kesempatan menduduki jabatan.
Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol. Nanan Sukarna berharap pemilihan Kapolri baru tidak diwarnai intervensi dan kolusi. Sehingga, sosok yang terpilih betul-betul mampu menahkodai korps Bhayangkara.
"Ya dilihat yang lebih baik siapa, yang lebih pantas, saya berharap lebih terbuka. Apa perlu dilelang? Silakan dilelang, kan jaman lelang sekarang ini. Tapi jangan juga dilelang malah tambah mahal," kata Nanan. (gil/jpnn)
Politikus Partai Gerindra itu berpendapat jabatan kapolri sangat menentukan keberhasilan penanganan keamanan dan penegakan hukum. Karena itu kapolri tidak boleh memiliki kebiasan merekayasa penyidikan suatu perkara.
Kalau itu terjadi menurut Martin, yang dipermalukan adalah presiden sebagai atasan kapolri. Sebab hanya presiden yang bisa efektif mengawasi Kapolri. Institusi lain termasuk DPR tidak bisa mengawasi kapolri dengan efektif.
"Karena itu kapolri harus orang yang dipercaya presiden, apalagi menghadapi Pemilu 2014. Sehingga tidak tepat kalau untuk jabatan kapolri diadakan lelang jabatan," ujar Martin saat dihubungi wartawan, Selasa (23/4)
Menurut Martin, lelang jabatan mungkin bisa dilakukan terhadap jabatan-jabatan lain di bawah kapolri. Namun sebelumnya konsep lelang jabatan itu harus dimatangkan dan dilakukan uji coba lebih dahulu di internal kepolisian.
Sebab diakui Martin, konsep lelang jabatan dapat mengurangi secara radikal penyetoran upeti kepada atasan untuk memperoleh kesempatan menduduki jabatan.
Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol. Nanan Sukarna berharap pemilihan Kapolri baru tidak diwarnai intervensi dan kolusi. Sehingga, sosok yang terpilih betul-betul mampu menahkodai korps Bhayangkara.
"Ya dilihat yang lebih baik siapa, yang lebih pantas, saya berharap lebih terbuka. Apa perlu dilelang? Silakan dilelang, kan jaman lelang sekarang ini. Tapi jangan juga dilelang malah tambah mahal," kata Nanan. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Giliran Berkas Brigjen Didik Dikebut KPK
Redaktur : Tim Redaksi