Jabatan Mau Habis, Anggota Ngebet Kunker

Minggu, 10 Agustus 2014 – 11:39 WIB

jpnn.com - SURABAYA – Nafsu anggota DPRD Jatim untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) menjelang lengser masih kuat. Permintaan kunker ternyata masih banyak, bahkan termasuk kunker ke luar negeri (LN). Yang jelas, hingga berakhir masa jabatannya pada 31 Agustus mendatang, sudah ada tujuh jadwal kunker dalam negeri.

’’Ini sudah bentuk kompromi. Karena permintaan kunker ke LN sebenarnya juga ada,’’ kata sebuah sumber di internal DPRD Jatim seraya mewanti-wanti namanya tidak disebutkan. Selain Pansus Pulau Galang yang minta ke Tiongkok dan Vietnam, Komisi E DPRD Jatim dikabarkan minta kunker ke Tiongkok.

BACA JUGA: Setwan Ancam Ambil Paksa Mobdin Dewan

Namun, khusus untuk kunker LN, anggota dewan harus mengubur impiannya. Sebab, sikap gubernur Jatim berdasar instruksi Mendagri tidak bisa ditawar lagi. Yakni, tidak memberikan lampu hijau kunker ke LN yang manfaatnya kurang signifikan untuk anggota dewan.

’’Karena juga percuma. Untuk apa membuat kunker yang hasilnya jelas-jelas tak bisa diaplikasikan di dewan. Karena begitu pulang, mereka sudah lengser,’’ lanjut sumber tersebut. Karena itu, sumber tersebut memastikan bahwa motivasi kunker LN anggota dewan sebenarnya untuk mencari tambahan uang saku sekaligus ngelencer terakhir sebagai anggota dewan. ’’Karena hampir 70 persen anggota dewan lama tidak jadi anggota dewan Jatim lagi,’’ imbuhnya.

BACA JUGA: Kelud Aktif Normal, tapi Waspadai Lahar Dingin

Tapi, jumlah kunker dalam negeri tetap masih banyak. Sebab, selain anggarannya masih ada, tidak ada alasan yang kuat untuk menolaknya. ’’Total ada tujuh kunker dalam negeri yang akan dilakukan sebelum lengser mendatang,’’ ucapnya. Yakni, tiga kunker pekan depan dan empat kunker sisanya di minggu terakhir.

Ketika dikonfirmasi, Sekwan DPRD Jatim Sukardo tidak mau berkomentar banyak. ’’Soal kunker sudah ada aturannya. Sepanjang masih ada anggarannya dan tidak melanggar regulasi apa pun, tentu saja kami pasti melaksanakannya. Karena keputusan kunker bukan di tangan kami,’’ kata mantan Kasatpol PP Jatim tersebut, kemudian menolak berkomentar lebih jauh.

BACA JUGA: Potensi Taman Wisata Alam Km 14, Sorong

Sementara itu, pembatalan kunker ke LN menimbulkan protes sejumlah anggota dewan. Terutama yang kunkernya di-cut sejak masih di tingkat komisi. Salah satunya adalah komisi C. Saat bulan puasa lalu, sejumlah anggota komisi yang membidangi keuangan tersebut mengusulkan kunker ke Singapura dan sejumlah negara lainnya. Tapi, usul tersebut dipotong sejak di tingkat pimpinan komisi. Itulah yang menimbulkan protes.

Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq hanya menjawab diplomatis ketika dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut. ’’Yang jelas, untuk tahun ini kami memang tidak mengagendakan kunker ke LN,’’ terangnya. Dia menyatakan tidak ingin kunker-kunker ke LN berujung pada kontroversi.

Sejauh ini, kata Thoriq, hanya ada satu kunker lagi yang akan dilakukan komisinya sebelum lengser pada 31 Agustus. ’’Kami akan kunker ke Jakarta. Tujuannya konsultasi ke Kementerian Keuangan mengenai pajak rokok,’’ terangnya.

Menurut Thoriq, pihaknya selalu mengkaji betul setiap rencana kunker. ’’Kalau signifikansinya kurang, tentu kami akan mencoret usulan kunker tersebut. Ini semua demi akuntabilitas kinerja kami sebagai anggota dewan,’’ ucap pria yang juga sekretaris DPW PKB Jatim tersebut.

setali tiga uang dengan DPRD Jatim, perilaku anggota DPRD Surabaya sama saja. Hanya dalam hitungan hari masa tugas anggota DPRD Surabaya periode 2009–2014 akan berakhir. Namun, hasrat mereka untuk melangsungkan kunker masih menggebu. Bahkan, pekan depan sembilan orang anggota dewan akan bertandang ke dua negara yang berbeda, yakni Jepang dan Korea Selatan.

Yang mengejutkan, gubernur Jatim menyetujui rencana keberangkatan para legislator Surabaya itu. Padahal, selama ini berkali-kali permohonan izin diajukan ke gubernur selalu kandas.

Anggota dewan tersebut akan berangkat dalam dua rombongan. Yang pertama, lima orang berangkat lebih dahulu ke Jepang. Mereka datang dari berbagai komisi yang berbeda. Rombongan lain yang beranggota empat orang berangkat ke Kota Busan, Korea Selatan. Kelompok itu umumnya merupakan anggota dewan perempuan.

Tentu keberangkatan para anggota dewan itu mengundang cibiran di internal dewan sendiri. ”Tentu kami iri. Sebab, kami tak bisa berangkat. Kok tiba-tiba gubernur mengizinkan permohonan ke Jepang dan Korea,” kata seorang anggota dewan yang cukup senior itu. Bahkan, awal puasa lalu, juga ada rombongan anggota dewan yang melawat ke Korea Selatan.

Anggota dewan lain menyebutkan, bila mereka berangkat kunker, komitmen para anggota dewan untuk menuntaskan APBD 2015 layak dipertanyakan. ”Saya sendiri bertanya-tanya. APBD 2015 mau digedok (15/8), tapi akhirnya mundur jadi (23/8), jangan-jangan karena alasan ini,” ujar anggota dewan tersebut.

Seorang pegawai di dewan menyebutkan bahwa berdasar izin gubernur tersebut, selanjutnya diajukan permohonan izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, pusat sangat keberatan dengan rencana itu. Disebutkan bahwa waktu untuk merencanakan keberangkatan ke luar negeri tersebut terlalu mepet dengan berakhirnya masa tugas di dewan. ”Terus, apa manfaatnya bila mereka berangkat? Toh, masa kerja mereka akan berakhir,” ujarnya.

Kunker selama ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas anggota dewan. Terutama ketika mereka mengambil kebijakan. Nah, bila kunker berlangsung menjelang berakhirnya masa tugas, manfaat langsung kunker tersebut tidak bisa dirasakan publik.

Wakil Ketua Komisi C Simon Lekatompessy yang disebut-sebut masuk dalam daftar rombongan ke Jepang membantah hal tersebut. ”Kabar itu nggak benar. Saya ingin tahu siapa yang membocorkan kepada Anda,” ungkapnya.

Menurut Simon, bila rencana keberangkatan ke luar negeri itu benar, bisa jadi tidak akan ada yang benar-benar berangkat. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim Anwar yang juga disebut-sebut masuk rombongan ke Jepang tidak bisa ikut karena menikahkan anaknya.

Ketua DPRD Surabaya M. Machmud membenarkan adanya rencana keberangkatan itu. ”Tapi, menurut saya, tidak perlu dipersoalkan. Sebab, untuk kunker itu ada izin dari gubernur juga,” terang Machmud. (ano/git/c6/end)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Paskibra Keracunan, Muncul Bentol Merah di Tubuh Korban


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler